Murdan Sianturi, S.Kom, M.Kom
☰
  • Home
  • Opini
  • Kuliah ▼
  • Publikasi ▼
  • SINTA
  • Scholar
  • About Me
  • Labuhan Batu
  • Login

View : 108 kali.

Bagikan:
Home > Opinion   Kategori: Ekonomi & Keuangan
Sabtu, 02 Mei 2026

Blockchain Gagal Masuk Bank Indonesia? Bukan Gagal—Tapi Ditolak Secara Halus

ilustrasi blockchain dan sistem perbankan indonesia dengan bank indonesia dan teknologi digital
ilustrasi blockchain dan sistem perbankan indonesia dengan bank indonesia dan teknologi digital

 
Pembuka: Narasi yang Salah Kaprah

Beberapa tahun terakhir, blockchain digadang-gadang sebagai teknologi revolusioner yang akan "menghancurkan” sistem perbankan tradisional.

Namun kenyataannya hari ini berbeda.

Bank-bank di Indonesia masih berdiri kokoh. Tidak runtuh. Tidak tergantikan. Bahkan, adopsi blockchain di sektor perbankan nasional masih sangat terbatas.

Lalu muncul pertanyaan besar:
Apakah blockchain gagal masuk ke sistem perbankan Indonesia?

Jawabannya mengejutkan:
Bukan gagal--tapi memang tidak dibiarkan masuk sepenuhnya.

Masalah Utama: Benturan Filosofi

Di satu sisi, blockchain lahir dari semangat kebebasan:
  • Tanpa otoritas pusat
  • Transparan
  • Tidak bisa dimanipulasi
Di sisi lain, sistem perbankan berdiri di atas prinsip yang berlawanan:
  • Harus ada kontrol penuh
  • Harus bisa mengintervensi
  • Harus menjaga stabilitas
Di Indonesia, sistem ini dijaga ketat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Di sinilah konflik itu terjadi.

Blockchain ingin menghilangkan otoritas.
Bank justru hidup dari otoritas itu.

Hingga saat ini, Bank Indonesia belum menjadikan blockchain sebagai sistem utama dalam infrastruktur keuangan, dengan pendekatan yang cenderung berhati-hati guna menjaga stabilitas sistem.

Kenapa Bank Tidak Terburu-Buru Mengadopsi Blockchain?

1. Risiko Lebih Besar dari Manfaat

Secara teori, blockchain menawarkan efisiensi dan transparansi.
Namun dalam praktik:
  • sistem perbankan saat ini sudah berjalan cepat (real-time)
  • infrastruktur telah stabil dan teruji
  • risiko relatif dapat dikendalikan
Mengganti sistem yang sudah matang dengan teknologi yang belum sepenuhnya terbukti bukan sekadar inovasi--melainkan keputusan berisiko tinggi.

2. Masalah Kontrol dan Intervensi


Bank membutuhkan kemampuan untuk:
  • membekukan rekening
  • membatalkan transaksi
  • memantau dan mengawasi aliran dana
Sementara pada blockchain publik seperti Bitcoin dan Ethereum:
  • transaksi bersifat final
  • sulit diubah
  • tidak berada di bawah satu otoritas
Jika diterapkan secara langsung, bank akan kehilangan "rem darurat” yang krusial dalam menjaga sistem.

3. Infrastruktur yang Terlalu Besar untuk Diganti

Bank di Indonesia telah menginvestasikan dana besar dalam:
  • core banking system
  • sistem pembayaran nasional
  • integrasi antarbank
Mengganti seluruh sistem ini berarti:
  • biaya yang sangat besar
  • potensi gangguan layanan
  • ketidakpastian hasil

4. Regulasi yang Sengaja Berhati-hati

Banyak yang menilai regulator lambat.

Di banyak negara, bahkan beberapa bank secara aktif membatasi transaksi terkait kripto karena pertimbangan risiko dan regulasi, menunjukkan bahwa pendekatan hati-hati ini bukan hanya terjadi di Indonesia.

Namun dalam dunia keuangan, kehati-hatian adalah keharusan.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa mengambil risiko eksperimen yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem nasional.

5. Belum Ada Alasan yang Cukup Kuat


Pertanyaannya sederhana:
apakah blockchain benar-benar lebih baik dari sistem yang ada saat ini?

Sejauh ini, jawabannya belum menunjukkan keunggulan yang signifikan dalam konteks perbankan nasional.


Yang Sebenarnya Terjadi: Bukan Penolakan, Tapi Adaptasi Diam-Diam

Menariknya, blockchain tidak sepenuhnya ditolak.

Bank dan regulator mulai mengarah ke model baru:
  • Private blockchain
  • Permissioned ledger
  • Central Bank Digital Currency (CBDC)
Artinya:
- Teknologi diambil
- Tapi kontrol tetap dipegang

Ini bukan revolusi.
Ini adalah evolusi yang dikendalikan.

Pertarungan yang Lebih Besar: Kepercayaan vs Kendali

Blockchain menawarkan trustless system--
sistem tanpa ketergantungan pada otoritas.

Sementara perbankan menawarkan trusted authority--
institusi yang bertanggung jawab dan diawasi.

Pertanyaannya:
masyarakat lebih percaya pada sistem tanpa otoritas, atau pada institusi yang bertanggung jawab?

Di Indonesia, jawabannya masih jelas:
otoritas masih memegang peran utama.

Penutup 

Jika suatu hari blockchain benar-benar masuk ke sistem perbankan Indonesia secara luas, itu bukan semata karena teknologi ini menang.

Melainkan karena sistem perbankan telah menemukan cara untuk mengadopsinya---
tanpa kehilangan kendali.



Blockchain Gagal Masuk Bank Indonesia? Bukan Gagal—Tapi Ditolak Secara Halus








NEXT:

Eropa Mulai Panas: Jerman Bangun Otot, atau Dunia Mulai Masuk Fase Early Pre-war Economic Behavior


PREV:

Saat Negara Mulai Jual Emas… Ada Apa Sebenarnya di Balik 2026?

NEXT:

Eropa Mulai Panas: Jerman Bangun Otot, atau Dunia Mulai Masuk Fase Early Pre-war Economic Behavior


PREV:

Saat Negara Mulai Jual Emas… Ada Apa Sebenarnya di Balik 2026?

Murdan Sianturi, S.Kom., M.Kom., adalah dosen dan penulis opini yang mengajar Bisnis Digital dan Akuntansi di STIE Mulia Pratama Bekasi. Ia aktif menulis tentang teknologi, perubahan sosial, geopolitik, dan refleksi iman di tengah dinamika dunia modern.
About me selengkapnya...




Ekonomi & Keuangan :
  • Blockchain Gagal Masuk Bank Indonesia? Bukan Gagal—Tapi Ditolak Secara Halus

Pencarian E-DDC 23
Electronic Dewey Decimal Classification untuk Perpustakaan