View : 87 kali.
Home >
Opinion
Kategori: sensus ekonomi 2026
Senin, 29 Juni 2026
Opini oleh Murdan Sianturi, S.Kom, M.KomGelombang penolakan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan kurangnya partisipasi masyarakat. Di balik itu, ada pesan yang lebih penting: masyarakat mulai mempertanyakan apakah metode pendataan yang digunakan masih relevan di era digital.
Indonesia bukan lagi negara yang kekurangan data. Justru sebaliknya, pemerintah saat ini mengelola jutaan bahkan miliaran data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Data kependudukan, perpajakan, perizinan usaha, BPJS, OSS, transaksi digital, QRIS, hingga data penggunaan listrik dan internet telah tersedia dalam berbagai sistem.
Ironisnya, ketika data tersebut sudah ada, petugas masih harus datang dari rumah ke rumah atau dari usaha ke usaha untuk menanyakan kembali informasi yang sebagian sebenarnya telah dimiliki negara.
Pendekatan seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pendataan lapangan memang tetap memiliki peran penting. Namun, seharusnya kunjungan tersebut menjadi langkah terakhir untuk melakukan verifikasi terhadap data yang belum lengkap, bukan menjadi metode utama dalam mengumpulkan seluruh informasi.
Di banyak negara, transformasi menuju register-based census telah mulai diterapkan. Data administrasi pemerintah menjadi fondasi utama, sementara survei lapangan dilakukan secara terbatas untuk melengkapi kekurangan data. Dengan perkembangan Big Data, Artificial Intelligence (AI), dan analitik data, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah atau sektor yang membutuhkan verifikasi tanpa harus mendatangi seluruh populasi.
Pendekatan seperti ini menawarkan beberapa keuntungan.
Pertama, biaya pelaksanaan sensus dapat ditekan secara signifikan.
Kedua, masyarakat tidak lagi merasa terganggu oleh banyaknya kegiatan pendataan yang dilakukan oleh berbagai instansi.
Ketiga, hasil pendataan justru dapat diperbarui secara berkala, tidak harus menunggu bertahun-tahun hingga sensus berikutnya.
Keempat, kualitas pengambilan kebijakan akan meningkat karena pemerintah memiliki data yang lebih dinamis dan mendekati kondisi riil.
Tentu harus diakui bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar berupa banyaknya pelaku usaha sektor informal yang belum terdaftar secara administratif. Oleh karena itu, pendataan lapangan belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun, justru di sinilah teknologi dapat membantu. AI dapat digunakan untuk memetakan usaha yang belum tercatat berdasarkan berbagai indikator, sehingga petugas cukup melakukan verifikasi terhadap kelompok yang memang membutuhkan pendataan langsung.
Transformasi ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan perubahan paradigma. Pemerintah perlu bergeser dari konsep "mengumpulkan data" menjadi "mengelola dan memanfaatkan data" yang sudah dimiliki secara terpadu.
Ke depan, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi juga oleh kemampuan negara mengintegrasikan, menganalisis, dan mengubah data tersebut menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
sensus ekonomi 2026 dapat menjadi titik balik menuju sistem statistik nasional yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Masyarakat pada dasarnya tidak menolak untuk berkontribusi. Yang mereka harapkan adalah pemerintah menunjukkan bahwa teknologi benar-benar dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih menghargai waktu serta privasi warga.
Di era digital, ukuran kemajuan bukan lagi seberapa banyak formulir yang berhasil diisi, melainkan seberapa cerdas negara memanfaatkan data yang telah dimilikinya. Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transformasi tersebut apabila keberanian melakukan perubahan hadir dalam kebijakan hari ini.
Sensus Ekonomi 2026: Saatnya Beralih dari Mendata Semua ke Memanfaatkan Semua Data
Senin, 29 Juni 2026
Sensus Ekonomi 2026: Saatnya Beralih dari Mendata Semua ke Memanfaatkan Semua Data
Ilustrasi petugas sensus ekonomi melakukan pendataan usaha masyarakat dengan konsep transformasi digital berbasis Big Data dan Artificial Intelligence (AI).
Opini oleh Murdan Sianturi, S.Kom, M.KomGelombang penolakan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persoalan kurangnya partisipasi masyarakat. Di balik itu, ada pesan yang lebih penting: masyarakat mulai mempertanyakan apakah metode pendataan yang digunakan masih relevan di era digital.
Indonesia bukan lagi negara yang kekurangan data. Justru sebaliknya, pemerintah saat ini mengelola jutaan bahkan miliaran data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Data kependudukan, perpajakan, perizinan usaha, BPJS, OSS, transaksi digital, QRIS, hingga data penggunaan listrik dan internet telah tersedia dalam berbagai sistem.
Ironisnya, ketika data tersebut sudah ada, petugas masih harus datang dari rumah ke rumah atau dari usaha ke usaha untuk menanyakan kembali informasi yang sebagian sebenarnya telah dimiliki negara.
Pendekatan seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran negara.
Pendataan lapangan memang tetap memiliki peran penting. Namun, seharusnya kunjungan tersebut menjadi langkah terakhir untuk melakukan verifikasi terhadap data yang belum lengkap, bukan menjadi metode utama dalam mengumpulkan seluruh informasi.
Di banyak negara, transformasi menuju register-based census telah mulai diterapkan. Data administrasi pemerintah menjadi fondasi utama, sementara survei lapangan dilakukan secara terbatas untuk melengkapi kekurangan data. Dengan perkembangan Big Data, Artificial Intelligence (AI), dan analitik data, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah atau sektor yang membutuhkan verifikasi tanpa harus mendatangi seluruh populasi.
Pendekatan seperti ini menawarkan beberapa keuntungan.
Pertama, biaya pelaksanaan sensus dapat ditekan secara signifikan.
Kedua, masyarakat tidak lagi merasa terganggu oleh banyaknya kegiatan pendataan yang dilakukan oleh berbagai instansi.
Ketiga, hasil pendataan justru dapat diperbarui secara berkala, tidak harus menunggu bertahun-tahun hingga sensus berikutnya.
Keempat, kualitas pengambilan kebijakan akan meningkat karena pemerintah memiliki data yang lebih dinamis dan mendekati kondisi riil.
Tentu harus diakui bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar berupa banyaknya pelaku usaha sektor informal yang belum terdaftar secara administratif. Oleh karena itu, pendataan lapangan belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun, justru di sinilah teknologi dapat membantu. AI dapat digunakan untuk memetakan usaha yang belum tercatat berdasarkan berbagai indikator, sehingga petugas cukup melakukan verifikasi terhadap kelompok yang memang membutuhkan pendataan langsung.
Transformasi ini bukan sekadar soal teknologi, melainkan perubahan paradigma. Pemerintah perlu bergeser dari konsep "mengumpulkan data" menjadi "mengelola dan memanfaatkan data" yang sudah dimiliki secara terpadu.
Ke depan, keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh banyaknya data yang dikumpulkan, tetapi juga oleh kemampuan negara mengintegrasikan, menganalisis, dan mengubah data tersebut menjadi kebijakan yang tepat sasaran.
sensus ekonomi 2026 dapat menjadi titik balik menuju sistem statistik nasional yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Masyarakat pada dasarnya tidak menolak untuk berkontribusi. Yang mereka harapkan adalah pemerintah menunjukkan bahwa teknologi benar-benar dimanfaatkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih menghargai waktu serta privasi warga.
Di era digital, ukuran kemajuan bukan lagi seberapa banyak formulir yang berhasil diisi, melainkan seberapa cerdas negara memanfaatkan data yang telah dimilikinya. Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin transformasi tersebut apabila keberanian melakukan perubahan hadir dalam kebijakan hari ini.
Sensus Ekonomi 2026: Saatnya Beralih dari Mendata Semua ke Memanfaatkan Semua Data
NEXT:
UPDATE INFO PIALA DUNIA FIFA 2026: Brasil Melaju, Jerman dan Belanda Tersingkir Dramatis di Babak 32 Besar
PREV: