Week 13 - Tanggung Jawab Sosial, Sustainability Reporting, Filantropi, Zakat, SDGs.

Tujuan Pembelajaran dan Peta Materi

Week 13 menghubungkan ibadah sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf) dengan praktik tanggung jawab sosial modern: CSR, sustainability reporting, dan SDGs. Materi ini disusun untuk mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dalil dirujuk dengan nomor surah dan ayat atau perawi hadis; kutip teks Arabnya dari mushaf dan terjemahan Kemenag saat dipresentasikan.

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan landasan tanggung jawab sosial dalam Al-Qur"an dan hadis: khalifah, amanah, dan maslahah.
2. Membedakan CSR yang diwajibkan hukum dari CSR sukarela, lalu menilainya dengan etika Islam.
3. Menjelaskan fungsi sustainability reporting dan mengenali greenwashing sebagai bentuk ketidakjujuran.
4. Membedakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta menghitung zakat penghasilan, emas, dan perusahaan.
5. Memetakan 17 SDGs ke nilai dan instrumen Islam, lalu merancang program sosial sederhana.

1. Konsep Dasar: Tanggung Jawab Sosial dalam Islam

Islam memandang harta, jabatan, dan sumber daya alam sebagai amanah, sehingga setiap orang dan lembaga bertanggung jawab atas dampak tindakannya kepada sesama dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dalam Islam bukan kebajikan tambahan, melainkan bagian dari ibadah dan iman.

Tiga pilar pandangan Islam

Dalil kunci tanggung jawab sosial

• Keadilan distribusi harta. QS. Al-Hasyr: 7 menegaskan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Prinsip ini menjadi dasar zakat, wakaf, dan kebijakan anti-kesenjangan.
• Hak orang lain dalam harta. QS. Adz-Dzariyat: 19 menyebut dalam harta orang bertakwa terdapat hak bagi peminta dan orang miskin yang tidak meminta.
• Peduli sosial sebagai ukuran keberagamaan. QS. Al-Ma"un: 1-7 menyebut pendusta agama sebagai orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.
• Seimbang antara dunia dan akhirat. QS. Al-Qashash: 77 memerintahkan mencari kebahagiaan akhirat dengan harta yang Allah beri, tanpa melupakan bagian dunia, berbuat baik, dan tidak membuat kerusakan di bumi.
• Larangan merusak lingkungan. QS. Ar-Rum: 41 menyebut kerusakan di darat dan laut muncul akibat ulah manusia; QS. Al-A"raf: 56 melarang membuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki.
• Larangan boros. QS. Al-Isra: 26-27 menyebut para pemboros sebagai saudara setan; QS. Al-A"raf: 31 melarang berlebih-lebihan.
• Tidak merugikan orang lain. Kaidah dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad: tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain (la dharar wa la dhirar).

Maqashid syariah sebagai kerangka

Maqashid syariah merumuskan tujuan syariat dalam lima perlindungan: agama (hifzh ad-din), jiwa (hifzh an-nafs), akal (hifzh al-"aql), keturunan (hifzh an-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Sebagian ulama kontemporer, misalnya Yusuf al-Qaradawi, menambahkan perlindungan lingkungan (hifzh al-bi"ah). Kerangka ini berguna untuk menilai program CSR atau SDGs: apakah program melindungi kelima hal itu, atau justru merugikan salah satunya?

Perbedaan penting. Dalam etika bisnis konvensional, tanggung jawab sosial sering didorong reputasi atau kepatuhan hukum. Dalam Islam, motivasinya adalah pertanggungjawaban kepada Allah (akuntabilitas vertikal) sekaligus kepada manusia (akuntabilitas horizontal).

2. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR / TJSL)

Di Indonesia, CSR bukan hanya pilihan moral: bagi perseroan yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah kewajiban hukum, sedangkan bagi perusahaan lain tetap menjadi tuntutan etika.

Pengertian dan model

• CSR (Corporate Social Responsibility) adalah komitmen perusahaan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kepedulian pada karyawan, masyarakat, dan lingkungan, di luar kewajiban mencari laba.
• Triple Bottom Line (John Elkington, 1997) menilai kinerja dari tiga sisi: profit, people, dan planet.
• Piramida Carroll (1991) menyusun tanggung jawab dari dasar ke puncak: ekonomi, hukum, etika, dan filantropi.
• Teori pemangku kepentingan (Freeman, 1984): perusahaan bertanggung jawab kepada semua pihak yang terdampak, bukan hanya pemegang saham.
• ISO 26000 (2010) adalah panduan internasional tanggung jawab sosial, bersifat sukarela dan tidak untuk sertifikasi.

Dasar hukum di Indonesia

PP 47/2012 sendiri tidak merinci jenis sanksi; sanksi merujuk pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Bentuk program

Program TJSL yang baik bergerak dari karitatif (bantuan sesaat) ke pemberdayaan (pelatihan, modal usaha, pendampingan) dan akhirnya ke perubahan struktural (mengatasi akar masalah seperti akses air, pendidikan, dan lingkungan). Dalam bahasa fikih, ini sejalan dengan beralihnya bantuan konsumtif menjadi bantuan produktif.

Perspektif Islam dan kritik

• Selaras: CSR searah dengan prinsip ihsan (berbuat baik melebihi kewajiban), maslahah, dan keadilan distribusi (QS. Al-Hasyr: 7).
• Berbeda dalam motif: Jika CSR hanya untuk citra, nilai ibadahnya hilang. Islam menuntut niat ikhlas dan menolak riya (QS. Al-Baqarah: 264).
• CSR tidak menggantikan zakat. Zakat adalah kewajiban ibadah dengan nisab, kadar, dan penerima tertentu (asnaf). CSR bersifat lebih luas dan tidak terikat ketentuan itu. Perusahaan milik muslim tetap berkewajiban menunaikan zakat badan usaha; keduanya saling melengkapi.
• Kritik umum: CSR kerap dianggap pencitraan, tidak menyentuh dampak inti usaha, atau dipakai menutupi kerusakan lingkungan. Etika Islam menjawabnya dengan prinsip bahwa menolak kerusakan (dar"ul mafasid) didahulukan atas mengejar manfaat (jalbul mashalih).

3. Sustainability Reporting

Sustainability reporting (pelaporan keberlanjutan) adalah cara perusahaan mempertanggungjawabkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungannya secara terbuka kepada pemangku kepentingan; dalam Islam ia adalah wujud amanah, kejujuran, dan transparansi.

Mengapa perlu dilaporkan

• Investor, regulator, dan masyarakat menilai risiko dan dampak perusahaan, bukan hanya laba.
• Pelaporan memaksa perusahaan mengukur dampaknya, sehingga bisa diperbaiki.
• Pelaporan yang jujur mencegah penipuan terhadap publik, sejalan dengan larangan curang dalam takaran (QS. Al-Muthaffifin: 1-3; QS. Al-Isra: 35) dan perintah mencatat transaksi (QS. Al-Baqarah: 282).

Standar dan regulasi utama

Revisi POJK 51/2017. Menurut surat TuK Indonesia kepada OJK (21 Mei 2026), rancangan revisi memperkuat kewajiban pelaporan dan verifikasi, diselaraskan dengan UU 4/2023 (P2SK), keuangan transisi, dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI). Pasal 24 rancangan mensyaratkan verifikasi laporan oleh pihak ketiga independen bagi perusahaan kelompok 1 sampai 3. Per Mei 2026 revisi itu masih dalam finalisasi, jadi cek status terbarunya sebelum dikutip.

Islamic Social Reporting (ISR)

ISR adalah kerangka pengungkapan yang memasukkan nilai syariah, dikembangkan dari gagasan Haniffa (2002) dan disempurnakan peneliti berikutnya. Tema umumnya: pendanaan dan investasi (bebas riba dan gharar), produk dan jasa (halal dan aman), karyawan (upah adil, kesejahteraan), masyarakat (zakat, sedekah, wakaf, pemberdayaan), lingkungan, dan tata kelola. ISR menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan dapat sekaligus mengukur kepatuhan syariah.

Greenwashing: ketidakjujuran dalam pelaporan

Greenwashing adalah klaim ramah lingkungan atau sosial yang berlebihan, menyesatkan, atau tidak dapat dibuktikan. Contohnya: menonjolkan satu program hijau kecil sambil menyembunyikan dampak utama usaha, atau memakai istilah "hijau" tanpa data.

Dalam fikih muamalah, perilaku ini dekat dengan tadlis (menyembunyikan cacat atau menyajikan informasi menyesatkan) dan kidzb (dusta). Hadis tentang penjual yang menyembunyikan cacat dagangan menegaskan bahwa menipu pembeli adalah pelanggaran. Empat sifat Rasulullah menjadi tolok ukur pelaporan: shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan terbuka), dan fathanah (cerdas, kompeten).

Cara menguji sebuah laporan: apakah datanya terukur dan dapat dibandingkan antartahun, apakah dampak negatif ikut dilaporkan, apakah ada verifikasi independen, dan apakah klaimnya sesuai kegiatan inti perusahaan.

Contoh di keuangan syariah

Indonesia menerbitkan sukuk hijau negara pada 2018, yang disebut sebagai yang pertama di dunia untuk surat berharga syariah negara jenis ini. Contoh ini menunjukkan bahwa instrumen syariah dapat membiayai proyek lingkungan, asalkan penggunaan dananya dilaporkan transparan.

4. Filantropi Islam

Filantropi Islam adalah kedermawanan yang bersumber dari ajaran agama dan terwujud dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf (sering disingkat ZISWAF); bedanya dengan filantropi umum, ia punya aturan fikih dan tujuan ibadah. Indonesia dikenal sangat dermawan: menurut laporan Charities Aid Foundation, Indonesia peringkat pertama World Giving Index 2024 untuk tahun ketujuh berturut-turut sejak 2017, dengan skor 74, di depan Kenya (63) dan Singapura (61). Sekitar sembilan dari sepuluh orang Indonesia memberi donasi uang dan lebih dari enam dari sepuluh menjadi sukarelawan (survei 145.000 responden di 142 negara).

Perbandingan instrumen

Istilah pendukung: fidyah dan kafarat (denda ibadah), serta kurban (penyembelihan hewan pada Idul Adha).

Wakaf: sedekah yang terus mengalir

Wakaf berdasar hadis Umar bin Khattab yang diminta Rasulullah menahan pokok tanahnya dan menyedekahkan hasilnya (HR. Bukhari dan Muslim), serta hadis bahwa amal anak Adam terputus kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan (HR. Muslim). Di Indonesia, wakaf diatur dalam UU 41/2004 tentang Wakaf. Pengelola wakaf disebut nazhir, dan pembinaannya dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Wakaf tidak terbatas pada tanah dan masjid: ada wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf produktif seperti lahan pertanian, rumah sakit, atau sekolah.

Dari karitatif ke produktif

• Filantropi karitatif: bantuan langsung yang memenuhi kebutuhan mendesak (paket pangan, santunan). Perlu, tetapi tidak mengubah keadaan jangka panjang.
• Filantropi produktif: dana dikelola untuk modal usaha, pelatihan, dan pendampingan sehingga penerima mandiri; secara fikih, zakat boleh diberdayakan untuk usaha produktif setelah kebutuhan dasar terpenuhi (diatur juga dalam UU 23/2011).
• Filantropi transformatif: menyasar akar masalah, misalnya advokasi, pendidikan, dan kebijakan.

Bacaan lanjutan tentang sejarah filantropi Islam di Indonesia: Amelia Fauzia, Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia (Brill, 2013).

Tata kelola yang amanah

Lembaga filantropi yang baik transparan dalam penghimpunan dan penyaluran, diaudit, dan melaporkan dampak. Pengelola zakat resmi di Indonesia adalah BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berizin; LAZ wajib melapor berkala kepada BAZNAS. Asas amanah ini sama dengan prinsip pelaporan keberlanjutan di bagian sebelumnya.

5. Zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga: kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai syarat, untuk diberikan kepada golongan yang berhak, sekaligus alat pemerataan kesejahteraan umat. Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan suci; Al-Qur"an menyebut tujuannya membersihkan dan menyucikan harta serta jiwa (QS. At-Taubah: 103).

Dasar dan hikmah

• Rukun Islam: hadis Ibnu Umar, "Islam dibangun di atas lima perkara", termasuk menunaikan zakat (HR. Bukhari dan Muslim).
• Pengelolaan oleh pemimpin: hadis Mu"adz bin Jabal yang diutus ke Yaman: zakat diambil dari orang kaya dan dibagikan kepada orang fakir di antara mereka (HR. Bukhari dan Muslim).
• Hikmah: menyucikan jiwa dari kikir (tazkiyah), menumbuhkan solidaritas, menekan kesenjangan, dan menjaga harta dari menumpuk pada segelintir orang (QS. Al-Hasyr: 7).

Syarat wajib zakat harta (maal)

Beragama Islam, memiliki harta secara penuh, mencapai nisab, melewati haul (genap satu tahun hijriah, kecuali zakat pertanian dan rikaz), dan harta itu melebihi kebutuhan pokok.

Jenis dan kadar zakat

Zakat peternakan memiliki ketentuan nisab khusus per jenis hewan. Nilai rupiah nisab emas mengikuti harga emas terkini, jadi selalu cek pengumuman BAZNAS.

Nisab zakat penghasilan 2026

Menurut pemberitaan Warta Ekonomi tentang penetapan BAZNAS, nisab zakat penghasilan dan jasa 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan atau Rp91.681.728 per tahun, ditetapkan melalui SK Ketua BAZNAS No. 15 Tahun 2026 tanggal 21 Februari 2026. Nilai ini naik 7% dari 2025, sejalan dengan kenaikan upah nasional 6,17%, dan dihitung dengan acuan setara 85 gram emas. Penghasilan di bawah nisab belum wajib zakat, tetapi tetap dianjurkan berinfak.

Delapan golongan penerima (asnaf)

QS. At-Taubah: 60 menyebut delapan golongan penerima zakat.

Contoh perhitungan

Pengelolaan zakat di Indonesia

Pengelolaan diatur dalam UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Poin pentingnya, berdasarkan Penjelasan UU yang kami periksa:

• BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang mandiri, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dibentuk di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
• Masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk; LAZ wajib melapor berkala kepada BAZNAS.
• Asas pengelolaan mencakup amanah: pengelola harus dapat dipercaya (Pasal 2 huruf b).
• Zakat disalurkan sesuai syariat dengan memperhatikan prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.
• Pasal 27: pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dimungkinkan setelah kebutuhan dasar mustahik (pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan) terpenuhi.
• Pasal 4 ayat (3) memasukkan badan usaha milik umat Islam, berbadan hukum maupun tidak, sebagai pihak yang dapat berzakat.

Ketentuan tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak perlu dicek langsung pada batang tubuh UU dan peraturan perpajakan, karena halaman yang kami periksa hanya memuat Penjelasan.

Zakat dan pengentasan kemiskinan

Zakat adalah instrumen yang paling langsung mendukung SDG 1 (tanpa kemiskinan), SDG 2 (tanpa kelaparan), dan SDG 10 (berkurangnya kesenjangan). Estimasi BAZNAS menunjukkan potensi zakat Indonesia berada pada ratusan triliun rupiah per tahun, jauh di atas dana yang terhimpun. Tantangannya: literasi zakat, kepercayaan pada lembaga, digitalisasi pembayaran, dan pemberdayaan yang terukur dampaknya.

6. SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

SDGs adalah agenda global 2030 dengan 17 tujuan dan 169 target yang disepakati negara anggota PBB pada 2015; hampir seluruhnya sejalan dengan tujuan syariat, sehingga zakat, wakaf, dan CSR dapat menjadi instrumen pencapaiannya. Prinsip dasarnya "tidak ada yang tertinggal" (leave no one behind), mirip semangat QS. Al-Hasyr: 7 dan Al-Ma"un.

SDGs di Indonesia

• Perpres 59/2017 (ditandatangani 4 Juli 2017) mengatur pelaksanaan pencapaian SDGs. Struktur koordinasi nasional meliputi Dewan Pengarah yang diketuai Presiden, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. Bappenas menyusun peta jalan dan Rencana Aksi Nasional (RAN), sedangkan gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Ormas, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi disebut sebagai pihak yang juga berpedoman pada target SDGs.
• Perpres 111/2022 (13 September 2022) menyusun sasaran nasional 2024 dan pemutakhiran Peta Jalan TPB 2017-2030. Ormas, filantropi, pelaku usaha, dan akademisi dilibatkan dalam penyusunan RAD serta menjadi anggota tim pelaksana dan kelompok kerja. Kementerian dan lembaga melapor setiap tahun, dan hasilnya menjadi bahan laporan Indonesia ke tingkat regional dan global. Halaman sumber yang kami periksa berstatus belum ditinjau dan memiliki kesalahan OCR, jadi rujuk teks resmi untuk kutipan formal.
• Bappenas mengelompokkan SDGs dalam empat pilar: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Kemajuan global

Laporan SDGs PBB 2025 menyebut hanya 35% target berada di jalur atau maju moderat, hampir separuhnya bergerak terlalu lambat, dan 18% mengalami kemunduran. Bantuan pembangunan resmi turun 7,1% pada 2024. Artinya, peran filantropi, zakat, wakaf, dan sektor swasta menjadi makin penting.

Pemetaan 17 SDGs dengan nilai dan instrumen Islam

Daftar 17 tujuan di atas mengikuti rumusan dalam Perpres 59/2017. Pemetaan dalil bersifat ilustratif untuk diskusi kelas, bukan klaim bahwa SDGs adalah produk hukum Islam. Mahasiswa dianjurkan menguji sendiri kecocokan tiap pasangan dengan maqashid syariah.

7. Studi Kasus dan Integrasi

CSR, zakat, filantropi, laporan keberlanjutan, dan SDGs saling terhubung: masing-masing punya sifat dan pelaksana berbeda, tetapi satu tujuan, yaitu kemaslahatan yang terukur dan dipertanggungjawabkan.

Kerangka analisis kasus (lima langkah)

1. Identifikasi pemangku kepentingan dan dampak positif maupun negatif.
2. Kaitkan dengan dalil dan maqashid syariah: apa yang dilindungi atau dirusak?
3. Periksa kewajiban hukum: UU 40/2007 dan PP 47/2012, POJK 51/2017, UU 23/2011.
4. Petakan SDGs yang terkait.
5. Rumuskan tindakan dan indikator yang dapat dilaporkan secara jujur.

Kasus ilustrasi (fiktif, untuk latihan)

Kasus A: CSR sembako, sungai tercemar. Sebuah perusahaan tambang membagikan paket sembako setiap menjelang Lebaran dan memasang spanduk besar tentang program itu. Warga di hilir mengeluh air sungai keruh dan ikan berkurang. Laporan tahunan perusahaan hanya memuat daftar donasi.

Pertanyaan: Apakah CSR tersebut memenuhi tanggung jawab sosial menurut Islam? Dalil mana yang relevan (Ar-Rum: 41; Al-Baqarah: 264)? Apa yang seharusnya masuk laporan?

Kasus B: Laporan hijau tanpa data. Sebuah lembaga keuangan syariah mengklaim "100% ramah lingkungan" dalam laporannya, tetapi tidak mengungkap emisi maupun sektor pembiayaannya, dan tidak ada verifikasi independen.

Pertanyaan: Apakah ini greenwashing? Hubungkan dengan tadlis dan kidzb, dan sebutkan data yang perlu ditambahkan agar laporannya amanah.

Kasus C: UMKM dan zakat perusahaan. Seorang pengusaha muslim memiliki usaha katering dengan aset lancar Rp800.000.000 dan utang jangka pendek Rp200.000.000 pada akhir tahun hijriah. Ia juga ingin membantu petani pemasoknya.

Pertanyaan: Hitung zakat perusahaannya dengan kadar 2,5% (jawaban: Rp15.000.000, dengan asumsi nisab dan haul terpenuhi). Bagaimana ia menyinergikan zakat produktif dan program kemitraan tanpa mencampur kewajiban zakat dengan CSR?

8. Diskusi, Penugasan, dan Latihan Soal

Bagian ini memberi bahan kelas: empat pertanyaan diskusi, satu tugas kelompok dengan rubrik, serta soal latihan beserta kunci jawabannya.

Pertanyaan diskusi

1. Jika CSR diwajibkan hukum, apakah masih bernilai ibadah? Syarat apa yang membuatnya bernilai ibadah?
2. Bolehkah dana zakat dipakai membiayai program CSR perusahaan? Mengapa penyaluran zakat tetap harus sesuai asnaf?
3. Indonesia sangat dermawan, tetapi kesenjangan masih ada. Faktor tata kelola apa yang mungkin berperan?
4. SDGs mana yang paling sulit dicapai hanya dengan instrumen Islam, dan mengapa kemitraan diperlukan?

Penugasan kelompok (3-4 orang)

Pilih satu perusahaan atau lembaga zakat yang memiliki laporan keberlanjutan publik, lalu susun makalah 5-7 halaman dan presentasi 7 menit yang memuat: pemetaan tiga SDGs yang disentuh, penilaian transparansi dengan empat uji pada bagian 3, rekomendasi berbasis dalil dan maqashid, serta satu contoh perhitungan zakat (penghasilan atau perusahaan).

Soal pilihan ganda

1. Makna manusia sebagai khalifah di bumi menurut Al-Qur"an adalah...
   • a. Penguasa mutlak atas alam
   • b. Pengelola yang diberi amanah untuk menjaga dan memakmurkan bumi
   • c. Pemilik sumber daya yang bebas memanfaatkannya
   • d. Pengamat yang tidak boleh campur tangan
2. Menurut Pasal 74 UU 40/2007, kewajiban TJSL ditujukan khusus bagi perseroan yang...
   • a. Berbentuk badan usaha milik negara saja
   • b. Bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam
   • c. Memiliki laba lebih dari batas tertentu
   • d. Terdaftar di bursa efek
3. Istilah fikih muamalah yang paling dekat dengan greenwashing adalah...
   • a. Tadlis
   • b. Ijarah
   • c. Hawalah
   • d. Wakalah
4. Nisab zakat penghasilan dan jasa BAZNAS 2026 adalah...
   • a. Rp5.000.000 per bulan
   • b. Rp7.640.144 per bulan
   • c. Rp9.168.173 per bulan
   • d. Rp91.681.728 per bulan
5. Kadar zakat emas dan zakat perdagangan adalah...
   • a. 1%
   • b. 2,5%
   • c. 5%
   • d. 10%
6. Berikut ini yang bukan termasuk delapan asnaf adalah...
   • a. Gharimin
   • b. Ibnu sabil
   • c. Aghniya (orang kaya yang mampu)
   • d. Muallaf
7. Zakat hasil panen padi dari sawah dengan irigasi buatan dikenai kadar...
   • a. 2,5%
   • b. 5%
   • c. 10%
   • d. 20%
8. Peraturan perundang-undangan yang mengatur wakaf di Indonesia adalah...
   • a. UU 23/2011
   • b. UU 41/2004
   • c. UU 40/2007
   • d. UU 25/2007
9. Perpres 59/2017 mengatur tentang...
   • a. Pengelolaan zakat
   • b. Pelaporan keuangan syariah
   • c. Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
   • d. Tanggung jawab sosial perseroan
10. GRI Universal Standards (GRI 1, 2, 3) berlaku untuk pelaporan sejak...
    • a. 1 Januari 2017
    • b. 1 Januari 2021
    • c. 1 Januari 2023
    • d. 1 Januari 2026

Soal esai

1. Jelaskan perbedaan CSR dan zakat perusahaan, lalu uraikan bagaimana keduanya dapat bersinergi tanpa saling menggantikan.
2. Uraikan empat uji kejujuran laporan keberlanjutan dan hubungkan dengan sifat shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah.
3. Pilih tiga SDGs, jelaskan instrumen Islam yang relevan, dalilnya, dan indikator keberhasilan program.

Panduan penilaian esai. Nomor 1: zakat wajib ibadah dengan nisab, kadar, dan asnaf baku, sedangkan CSR bersifat lebih luas dan tidak terikat ketentuan itu; sinergi lewat zakat produktif dan kemitraan. Nomor 2: data terukur dan dapat dibandingkan, pelaporan dampak negatif, verifikasi independen, dan kesesuaian dengan kegiatan inti. Nomor 3: nilai jawaban dari kecocokan dalil, kejelasan instrumen, dan indikator yang dapat diukur.

9. Rangkuman dan Daftar Sumber

Tanggung jawab sosial dalam Islam bersumber dari amanah, diwujudkan lewat zakat, filantropi, dan CSR, serta diuji kejujurannya lewat pelaporan yang transparan.

• Manusia adalah khalifah; harta, jabatan, dan alam adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan.
• CSR/TJSL wajib hukum bagi perseroan di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam (UU 40/2007 Pasal 74, PP 47/2012), tetapi tidak menggantikan zakat.
• Laporan keberlanjutan harus jujur, terukur, dan terverifikasi; greenwashing dekat dengan tadlis dan kidzb.
• ZISWAF punya aturan berbeda; zakat memiliki nisab, kadar, haul, dan delapan asnaf. Nisab zakat penghasilan 2026 adalah Rp7.640.144 per bulan menurut penetapan BAZNAS.
• SDGs (17 tujuan) selaras dengan maqashid syariah, dan pencapaiannya membutuhkan kemitraan pemerintah, filantropi, swasta, dan akademisi.

Sumber yang dibuka untuk dokumen ini (per 12 Oktober 2026)

• Warta Ekonomi: BAZNAS tetapkan nisab zakat 2026 (nisab dan SK Ketua BAZNAS No. 15/2026; sumber sekunder, cocokkan dengan pengumuman resmi BAZNAS)
• UU 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Penjelasan (halaman memuat penjelasan saja)
• PP 47/2012 tentang TJSL Perseroan Terbatas
• TuK Indonesia: surat kepada OJK tentang revisi POJK 51/2017 (catatan masyarakat sipil, bukan teks resmi POJK)
• GRI: Universal Standards
• Setkab: Perpres 59/2017 tentang pelaksanaan SDGs
• Perpres 111/2022 di pasal.id (status halaman belum ditinjau; rujuk teks resmi)
• PBB: SDG Report 2025, siaran pers
• Vietnam News: Indonesia dalam World Giving Index 2024 (CAF)

Rujukan umum (tidak dibuka ulang untuk dokumen ini; verifikasi sebelum dikutip)

Al-Qur"an dan terjemahan Kemenag; hadis dalam Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab sunan; UU 40/2007 (Perseroan Terbatas); UU 25/2007 (Penanaman Modal); UU 41/2004 (Wakaf); teks POJK 51/POJK.03/2017; Elkington (1997) tentang Triple Bottom Line; Carroll (1991) tentang piramida CSR; Freeman (1984) tentang teori pemangku kepentingan; ISO 26000 (2010); Haniffa (2002) tentang Islamic Social Reporting; Fauzia (2013), Faith and the State. Angka potensi zakat, status adopsi IFRS S1 dan S2 di Indonesia, serta ketentuan pengurang pajak zakat perlu dicek pada sumber resmi terbaru.