Home > Opinion
Kategori: Ekonomi & Pendidikan
Senin, 20 Oktober 2025

Pajak Informal dan Tantangan Ekonomi Publik: Mengapa Mahasiswa Perlu Memahaminya

Berbagai studi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi informal atau underground economy masih cukup besar di Indonesia, dan hal ini berdampak langsung pada potensi kehilangan penerimaan pajak. Beberapa data berikut memperlihatkan skala permasalahannya:

1. Sebuah artikel di The Jakarta Post menyebut bahwa ekonomi bawah/tanah (underground economy) di Indonesia diperkirakan sekitar 22 % dari PDB. 
https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/09/12/cracking-the-shadow-economy-to-meet-2026-revenue-goals.html?utm_source=chatgpt.com

2. Studi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan lainnya menyebut estimasi rentang 8,3 %-10 % dari PDB untuk shadow economy di Indonesia. 
https://www.kompas.id/artikel/en-meniti-asa-target-rasio-pajak-jelang-transisi-pemerintahan?utm_source=chatgpt.com

3. Potensi kehilangan penerimaan pajak: estimasi menyebut kerugian hingga Rp 546 triliun per tahun (untuk pajak tertentu) yang setara dengan sekitar 2,6 % dari PDB dalam konteks pajak VAT dan pajak perusahaan. 
https://ugm.ac.id/en/news/ugm-academic-urges-improved-taxpayer-compliance-and-windfall-tax/?utm_source=chatgpt.com

4. Studi "Underground Economy dan Potensi Penerimaan Pajak” menyebut bahwa rata-rata potensi pajak yang hilang akibat kegiatan underground economy adalah sekitar 0,95 % dari PDB pada periode tertentu. 
https://repository.ub.ac.id/id/eprint/170375/

5. Estimasi: jika sektor informal/underground diatasi, potensi tambahan penerimaan negara bisa mencapai Rp 500 triliun per tahun. 
https://www.financialreview.id/umum/63415728101/ekonom-berantas-underground-economy-negara-bisa-tambah-rp500-triliun-per-tahun?utm_source=chatgpt.com


Fenomena pajak informal semakin sering muncul dalam diskusi publik. Ketika masyarakat memungut dana sendiri untuk urusan publik seperti menjaga keamanan lingkungan, memperbaiki jalan, atau mendukung kegiatan sosial itu mencerminkan adanya celah dalam sistem fiskal negara.

Namun, di balik isu moral dan politik yang sering dibicarakan, terdapat persoalan penting dari sisi ilmu ekonomi yang sering luput dipahami, terutama oleh mahasiswa ekonomi dan kebijakan publik. Mari kita bahas tujuh alasan mengapa fenomena pajak informal harus dipahami secara ekonomi, bukan sekadar sosial-politik.

1. Pajak Informal Tanpa Mekanisme Ekonomi yang Jelas

Pajak informal tanpa mekanisme yang jelas menyebabkan kebocoran ekonomi dan hilangnya kepercayaan publik.
Masyarakat merasa sudah bayar, tapi negara tetap gagal hadir karena uang itu tidak berputar di sistem publik formal.

Pelajaran penting: Tanpa mekanisme yang transparan, setiap pungutan bisa menjadi distorsi ekonomi.


2. Kurangnya Data dan Ukuran Fiskal yang Terukur

Ekonomi modern menekankan data kuantitatif. Pajak informal sulit diukur: berapa besar kontribusinya terhadap PDB, atau seberapa besar beban yang ditanggung masyarakat?
Tanpa data, kebijakan fiskal jadi berjalan di "ruang gelap.”

Pelajaran penting: Mahasiswa ekonomi harus belajar menilai fenomena publik bukan hanya dari opini, tapi juga dari angka dan indikator empiris.


3. Lupa pada Perspektif Behavioral Economics

Mengapa orang lebih rela membayar pajak informal daripada pajak resmi?
Jawabannya sering kali ada pada kepercayaan (trust) dan norma sosial.
Warga merasa pajak formal tidak memberi hasil nyata, sementara pajak informal terasa langsung bermanfaat.

Pelajaran penting: Dalam ekonomi perilaku, keputusan ekonomi sering dipengaruhi oleh emosi dan persepsi keadilan, bukan sekadar logika angka.


4. Mengabaikan Prinsip Efisiensi dan Keadilan Pajak

Sistem pajak yang baik harus memenuhi dua prinsip utama:

Efisiensi ekonomi: tidak menimbulkan distorsi besar pada aktivitas ekonomi.

Keadilan distribusi: setiap orang membayar sesuai kemampuan.

Masalahnya, pajak informal sering melanggar keduanya. Warga miskin bisa membayar lebih besar secara relatif, dan pungutan sering tidak proporsional dengan manfaat.

Pelajaran penting: Mahasiswa harus memahami bahwa sistem pajak bukan hanya soal uang negara, tapi juga alat pemerataan ekonomi.


5. Lemahnya Keterkaitan dengan Kebijakan Fiskal Makro

Pajak informal juga berdampak pada fiskal nasional.
Ketika pajak informal meningkat, penerimaan formal menurun. Ini bisa menurunkan kemampuan negara menjaga stabilitas ekonomi dan mengelola transfer ke daerah.

Pelajaran penting: Fenomena lokal seperti pajak informal bisa mengguncang keseimbangan fiskal makro, dan bahkan memicu ketimpangan antarwilayah.


6. Kurangnya Perspektif Ekonomi Kelembagaan (Institutional Economics)

Dari sisi kelembagaan, pajak informal adalah gejala dari institusi yang lemah.
Ketika biaya administrasi pajak formal tinggi, atau korupsi merajalela, masyarakat mencari jalan pintas.
Masalah ini seharusnya dilihat sebagai bentuk kegagalan tata kelola publik (governance failure).

Pelajaran penting: Dalam ekonomi kelembagaan, kelemahan struktur formal menciptakan ruang bagi praktik informal.


7. Minimnya Solusi Ekonomi yang Terukur

Tulisan tentang pajak informal sering berhenti di kritik. Padahal, ekonomi publik mengajarkan kita mencari solusi berbasis insentif:

Reformasi sistem transfer fiskal antar daerah,

Transparansi penggunaan pajak lokal,

Pengakuan legal atas kontribusi komunitas dengan insentif pajak.

Pelajaran penting: Setiap kritik kebijakan publik harus diikuti rancangan solusi ekonomi yang bisa diukur dan diuji.


Kesimpulan: 

Pajak informal bukan sekadar soal rakyat memungut dana sendiri. Ia adalah cermin dari relasi ekonomi antara negara dan warga negara.
Bagi mahasiswa ekonomi, memahami tujuh aspek di atas akan melatih kemampuan analisis fiskal, perilaku, dan kelembagaan yang menjadi inti dari ekonomi publik modern.

"Pajak informal bukan sekadar pungutan liar, ia adalah sinyal ekonomi bahwa kepercayaan, legitimasi, dan kapasitas negara sedang melemah.”