View : 118 kali.
Home >
Opinion
Kategori: KDM
Sabtu, 25 Juli 2026
Oleh: Murdan SianturiKetika masyarakat mulai takut keluar malam karena ancaman begal, setiap langkah yang menjanjikan rasa aman tentu akan mendapat perhatian. Karena itu, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menawarkan hadiah jutaan rupiah bagi warga yang berhasil menangkap begal menjadi perbincangan nasional. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mengkritiknya karena dinilai berpotensi memicu aksi main hakim sendiri.
Di satu sisi, kebijakan ini dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keresahan masyarakat. Banyak korban begal kehilangan harta benda, bahkan nyawa. Ketika kejahatan jalanan semakin meresahkan, masyarakat menginginkan tindakan yang cepat dan nyata, bukan sekadar janji.
Namun di sisi lain, keberadaan sayembara juga menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai didorong ikut aktif dalam penegakan keamanan. Padahal, menjaga keamanan adalah tugas utama negara melalui aparat penegak hukum. Warga memang boleh membantu, tetapi jangan sampai berubah menjadi "pemburu hadiah" yang bertindak tanpa prosedur hukum.
Risiko terbesar dari kebijakan semacam ini adalah munculnya salah tangkap, fitnah, atau tindakan kekerasan terhadap orang yang belum tentu bersalah. Dalam situasi yang penuh emosi, seseorang bisa menjadi korban hanya karena dicurigai. Negara hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Yang menarik, KDM justru mensyaratkan pelaku harus ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada kepolisian. Pesan ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan menghalalkan kekerasan, melainkan mendorong masyarakat membantu aparat tanpa mengambil alih fungsi peradilan.
Meski demikian, solusi jangka panjang terhadap begal tentu tidak cukup hanya dengan hadiah uang. Kejahatan lahir dari berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, tingginya pengangguran, penyalahgunaan narkoba, hingga rendahnya efek jera terhadap pelaku. Karena itu, pemberantasan begal harus dilakukan secara menyeluruh melalui patroli yang konsisten, teknologi pengawasan seperti CCTV dan kamera ETLE, penegakan hukum yang tegas, serta pembinaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Sayembara mungkin efektif sebagai langkah darurat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tetapi keamanan tidak boleh bergantung pada hadiah. Keamanan harus lahir dari sistem yang kuat, aparat yang profesional, dan masyarakat yang percaya bahwa hukum benar-benar bekerja.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah daerah bukan diukur dari berapa banyak hadiah yang diberikan untuk menangkap penjahat, melainkan dari seberapa sedikit masyarakat harus berhadapan dengan kejahatan itu sendiri.
Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak membuat sayembara, tetapi negara yang mampu membuat warganya merasa aman tanpa harus memburu penjahat.
Sayembara Tangkap Begal: Solusi Berani atau Alarm Kegagalan Keamanan?
Sabtu, 25 Juli 2026
Sayembara Tangkap Begal: Solusi Berani atau Alarm Kegagalan Keamanan?
Ilustrasi sayembara tangkap begal berhadiah jutaan rupiah yang diumumkan KDM untuk meningkatkan keamanan masyarakat di Jawa Barat.
Oleh: Murdan SianturiKetika masyarakat mulai takut keluar malam karena ancaman begal, setiap langkah yang menjanjikan rasa aman tentu akan mendapat perhatian. Karena itu, kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang menawarkan hadiah jutaan rupiah bagi warga yang berhasil menangkap begal menjadi perbincangan nasional. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mengkritiknya karena dinilai berpotensi memicu aksi main hakim sendiri.
Terlepas dari pro dan kontra, satu pertanyaan penting perlu diajukan: Mengapa sampai diperlukan sayembara untuk menangkap penjahat?
Namun di sisi lain, keberadaan sayembara juga menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai didorong ikut aktif dalam penegakan keamanan. Padahal, menjaga keamanan adalah tugas utama negara melalui aparat penegak hukum. Warga memang boleh membantu, tetapi jangan sampai berubah menjadi "pemburu hadiah" yang bertindak tanpa prosedur hukum.
Risiko terbesar dari kebijakan semacam ini adalah munculnya salah tangkap, fitnah, atau tindakan kekerasan terhadap orang yang belum tentu bersalah. Dalam situasi yang penuh emosi, seseorang bisa menjadi korban hanya karena dicurigai. Negara hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Yang menarik, KDM justru mensyaratkan pelaku harus ditangkap hidup-hidup dan diserahkan kepada kepolisian. Pesan ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan menghalalkan kekerasan, melainkan mendorong masyarakat membantu aparat tanpa mengambil alih fungsi peradilan.
Meski demikian, solusi jangka panjang terhadap begal tentu tidak cukup hanya dengan hadiah uang. Kejahatan lahir dari berbagai faktor, mulai dari lemahnya pengawasan, tingginya pengangguran, penyalahgunaan narkoba, hingga rendahnya efek jera terhadap pelaku. Karena itu, pemberantasan begal harus dilakukan secara menyeluruh melalui patroli yang konsisten, teknologi pengawasan seperti CCTV dan kamera ETLE, penegakan hukum yang tegas, serta pembinaan sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Sayembara mungkin efektif sebagai langkah darurat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Tetapi keamanan tidak boleh bergantung pada hadiah. Keamanan harus lahir dari sistem yang kuat, aparat yang profesional, dan masyarakat yang percaya bahwa hukum benar-benar bekerja.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah daerah bukan diukur dari berapa banyak hadiah yang diberikan untuk menangkap penjahat, melainkan dari seberapa sedikit masyarakat harus berhadapan dengan kejahatan itu sendiri.
Negara yang kuat bukanlah negara yang paling banyak membuat sayembara, tetapi negara yang mampu membuat warganya merasa aman tanpa harus memburu penjahat.
Sayembara Tangkap Begal: Solusi Berani atau Alarm Kegagalan Keamanan?
NEXT:
BMKG Perkuat Antisipasi Dampak El Niño 2026: Indonesia Bersiap Menghadapi Kemarau Panjang dan Risiko Multisektor
PREV: