View : 145 kali.
Home >
Opinion
Kategori: mbg
Kamis, 10 September 2026
Oleh: Murdan SianturiProgram makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik.
Bukan karena jumlah penerima manfaatnya yang semakin besar, tetapi karena pemerintah mengambil langkah tegas terhadap ribuan dapur yang menjadi ujung tombak penyediaan makanan.
Sebanyak 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG ditutup sementara karena belum mendaftarkan sertifikat laik higiene sanitasi (slhs). Penutupan ini dilakukan setelah badan gizi nasional (bgn) melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap dapur-dapur MBG.
Pertanyaannya sederhana:
Mengapa sampai hampir 2.000 dapur harus dihentikan?
Jawabannya bukan sekadar persoalan administrasi.
Ini menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan masyarakat penerima manfaat.
1. MBG Bukan Sekadar Membagikan Makanan
Sejak awal, MBG memiliki tujuan yang sangat baik.
Anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi. Masyarakat penerima manfaat memperoleh tambahan asupan. Pemerintah berharap program ini membantu mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting.
Namun ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan:
Makanan bergizi harus aman dikonsumsi.
Makanan yang kandungan gizinya bagus tetapi menyebabkan keracunan tentu kehilangan makna programnya.
Karena itu, persoalan MBG tidak boleh hanya dihitung berdasarkan:
berapa juta porsi makanan yang dibagikan;
berapa banyak sekolah yang dilayani;
berapa banyak penerima manfaat;
berapa banyak dapur yang beroperasi.
Ada indikator lain yang jauh lebih penting:
Berapa banyak makanan yang benar-benar aman sampai ke tangan penerima?
2. Angka Keracunan Sudah Menjadi Alarm
Masalah keamanan pangan MBG bukan persoalan satu atau dua kejadian.
Data surveilans Kementerian Kesehatan hingga 2 September 2026 yang dikutip Associated Press mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang dikaitkan dengan MBG, tersebar di 245 kabupaten/kota dan 36 provinsi.
Bahkan pada awal September saja terjadi sejumlah kasus baru.
Hampir 1.950 orang dilaporkan mengalami gejala sakit setelah mengonsumsi makanan MBG dalam sejumlah kejadian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Ini bukan lagi angka yang bisa dianggap sebagai kejadian terisolasi.
Ini sudah menjadi alarm sistem.
3. Masalahnya Bukan Hanya Pada Makanan
Yang menarik adalah hasil evaluasi internal bgn.
Menurut Kepala bgn Sudaryono, sekitar 80-90 persen kejadian keracunan sebelumnya dikaitkan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur keamanan pangan, termasuk persoalan penyimpanan bahan makanan, penerimaan bahan, pengendalian suhu, dan batas waktu konsumsi.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata:
"Makanannya basi."
Persoalannya bisa jauh lebih besar:
Bagaimana makanan itu dibeli, diterima, disimpan, dimasak, dikemas, diangkut, sampai akhirnya dikonsumsi?
Dalam manajemen makanan berskala besar, semua tahap tersebut merupakan satu rantai.
Kalau satu mata rantai gagal, seluruh sistem bisa bermasalah.
4. Mengapa 1.999 Dapur Harus Dihentikan?
Menurut saya, penghentian sementara ribuan dapur tersebut justru harus dilihat sebagai langkah koreksi, bukan semata-mata sebagai kegagalan.
sertifikat laik higiene sanitasi bukan sekadar selembar dokumen.
Di balik sertifikasi tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting:
Apakah dapur memenuhi standar kebersihan?
Apakah sumber airnya aman?
Bagaimana tempat penyimpanan bahan makanan?
Bagaimana pengendalian suhu?
Apakah makanan terlindung dari kontaminasi?
Apakah peralatan dibersihkan dengan benar?
Apakah pekerja memahami prosedur keamanan pangan?
Berapa lama makanan berada sebelum dikonsumsi?
Apakah distribusi makanan memenuhi standar?
Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan baik, menghentikan sementara operasional dapur adalah keputusan yang masuk akal.
Lebih baik menghentikan satu dapur untuk diperbaiki daripada mempertahankan dapur yang berpotensi membuat ratusan anak sakit.
5. Tetapi Ada Pertanyaan yang Lebih Besar
Di sinilah pemerintah harus berani melakukan evaluasi.
Bagaimana mungkin ribuan dapur dapat beroperasi sebelum seluruh persyaratan keamanan pangannya benar-benar dipastikan?
Pertanyaan ini penting.
Sebab MBG bukan program kecil.
Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko yang harus dikendalikan.
Bayangkan sebuah dapur kecil melayani puluhan orang.
Kesalahan mungkin hanya berdampak pada puluhan orang.
Tetapi jika sebuah dapur melayani ratusan bahkan ribuan penerima, satu kesalahan dapat berubah menjadi kejadian luar biasa.
Karena itu, sistem pengawasan MBG harus mengikuti prinsip:
Semakin besar skala pelayanan, semakin ketat sistem pengawasannya.
6. Komnas HAM Ikut Menyoroti
Persoalan ini bahkan telah mendapat perhatian Komnas HAM.
Komnas HAM meminta agar SPPG yang berada di lokasi kejadian keracunan dihentikan sementara, sehingga pemerintah memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh.
Komnas HAM juga menekankan bahwa hak atas pangan bukan hanya persoalan memperoleh makanan.
Masyarakat juga berhak mendapatkan makanan yang aman.
Ini penting.
Sebab ketika negara memberikan makanan kepada masyarakat, negara tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan.
Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan tersebut layak dan aman dikonsumsi.
7. Jangan Salah Memahami: Bukan MBG yang Dihentikan
Ada satu hal yang perlu diluruskan.
Penutupan 1.999 dapur bukan berarti program MBG dihentikan secara nasional.
Yang dihentikan sementara adalah operasional dapur tertentu yang belum memenuhi persyaratan, terutama terkait slhs.
Artinya, pemerintah sedang melakukan semacam "bersih-bersih sistem".
Dapur yang memenuhi persyaratan dapat terus beroperasi.
Dapur yang belum memenuhi persyaratan harus melakukan perbaikan.
Dapur yang bermasalah karena kejadian keracunan juga harus dievaluasi.
Menurut saya, pendekatan seperti ini lebih rasional daripada langsung menghentikan seluruh program.
8. Jangan Sampai Mengejar Target Mengorbankan Kualitas
Inilah kritik yang menurut saya perlu disampaikan secara terbuka.
Dalam sebuah program pemerintah yang sangat besar, ada kecenderungan muncul tekanan untuk mengejar target kuantitatif.
Berapa penerima?
Berapa dapur?
Berapa porsi?
Berapa sekolah?
Target memang penting.
Tetapi program publik tidak boleh hanya dinilai berdasarkan angka.
Ada juga indikator kualitas.
Satu juta porsi makanan yang aman tentu lebih baik daripada satu juta porsi makanan yang sebagian di antaranya membuat penerimanya sakit.
Jangan sampai prinsipnya berubah menjadi:
"Yang penting makanan sampai."
Yang benar adalah:
"Makanan bergizi, aman, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan harus sampai."
9. Pemerintah Perlu Membuat Sistem "Zero Tolerance"
Menurut saya, kasus ini harus menjadi momentum untuk membangun standar baru MBG.
Saya mengusulkan prinsip:
Zero Tolerance terhadap pelanggaran keamanan pangan.
Artinya:
Pertama, dapur yang belum memenuhi standar higiene tidak boleh beroperasi.
Kedua, setiap SPPG harus memiliki dokumentasi keamanan pangan yang dapat diperiksa.
Ketiga, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi keracunan.
Keempat, pemeriksaan harus dilakukan secara berkala dan mendadak.
Kelima, rantai pasok bahan makanan harus dapat ditelusuri.
Keenam, setiap kejadian keracunan harus diselidiki secara transparan.
Ketujuh, jika ditemukan kelalaian, harus ada sanksi yang jelas.
Dengan demikian, keamanan makanan bukan hanya slogan.
Ia menjadi bagian dari sistem manajemen MBG.
10. Jangan Hanya Mencari Siapa yang Salah
Ketika terjadi keracunan, biasanya masyarakat langsung bertanya:
"Siapa yang salah?"
Pertanyaan tersebut memang penting.
Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting:
"Mengapa sistem memungkinkan kesalahan itu terjadi?"
Kalau hanya kepala dapur yang disalahkan, kemudian dapurnya diganti, tetapi sistem pengawasan tetap sama, maka kejadian serupa bisa terjadi kembali.
Karena itu harus dilakukan pemeriksaan dari hulu sampai hilir:
Supplier → bahan makanan → penyimpanan → dapur → proses memasak → pengemasan → distribusi → sekolah → konsumsi.
Semua harus mempunyai standar.
11. Teknologi Bisa Membantu
Di era digital, pengawasan MBG sebenarnya dapat dilakukan jauh lebih baik.
Bayangkan jika setiap SPPG memiliki dashboard digital.
Setiap hari tercatat:
bahan makanan masuk;
asal supplier;
tanggal penerimaan;
suhu penyimpanan;
waktu memasak;
waktu pengemasan;
waktu pengiriman;
waktu makanan diterima sekolah;
jumlah porsi;
jumlah penerima;
hasil pemeriksaan;
keluhan penerima.
Dengan sistem seperti itu, pemerintah dapat membangun traceability system.
Jika terjadi keracunan di sebuah sekolah, petugas tidak perlu menebak-nebak.
Sistem dapat membantu menjawab:
Makanan berasal dari dapur mana?
Bahan bakunya dari supplier mana?
Siapa yang memasak?
Kapan dimasak?
Kapan dikirim?
Berapa lama berada dalam perjalanan?
Sekolah mana saja yang menerima makanan dari batch yang sama?
Ini adalah pendekatan yang jauh lebih modern daripada hanya melakukan pemeriksaan setelah korban berjatuhan.
12. Penutupan 1.999 Dapur Harus Menjadi Momentum Perbaikan
Saya melihat keputusan menutup sementara 1.999 dapur bukan sebagai ancaman terhadap MBG.
Sebaliknya, ini dapat menjadi kesempatan memperbaiki fondasi program.
MBG adalah program besar.
Program besar membutuhkan sistem besar.
Tidak cukup hanya mempunyai anggaran besar.
Tidak cukup hanya mempunyai dapur yang banyak.
Tidak cukup hanya mempunyai tenaga kerja.
Yang dibutuhkan adalah:
standar + pengawasan + teknologi + transparansi + tanggung jawab.
Kalau lima hal tersebut berjalan, MBG bisa menjadi program sosial yang sangat penting bagi Indonesia.
Penutup
makan bergizi gratis adalah gagasan yang baik.
Tetapi gagasan yang baik harus dilaksanakan dengan sistem yang baik.
Makanan bergizi yang tidak aman bukan keberhasilan.
Justru karena MBG merupakan program yang menyangkut jutaan bahkan puluhan juta manusia, pemerintah harus jauh lebih hati-hati.
Penutupan sementara 1.999 dapur MBG seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang memalukan.
Yang memalukan adalah jika setelah dapur ditutup, masalah yang sama kembali terjadi karena sistemnya tidak diperbaiki.
Maka pesan saya sederhana:
Jangan hentikan niat baik MBG. Perbaiki sistemnya.
Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan yang bergizi.
Tetapi mereka juga berhak mendapatkan sesuatu yang lebih mendasar:
makanan yang aman.
Karena pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan.
Dapur MBG Dihentikan. Ini Alasannya
Kamis, 10 September 2026
Dapur MBG Dihentikan. Ini Alasannya
Dapur MBG dihentikan sementara karena belum memenuhi standar higiene dan sanitasi
Oleh: Murdan SianturiProgram makan bergizi gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik.
Bukan karena jumlah penerima manfaatnya yang semakin besar, tetapi karena pemerintah mengambil langkah tegas terhadap ribuan dapur yang menjadi ujung tombak penyediaan makanan.
Sebanyak 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG ditutup sementara karena belum mendaftarkan sertifikat laik higiene sanitasi (slhs). Penutupan ini dilakukan setelah badan gizi nasional (bgn) melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap dapur-dapur MBG.
Pertanyaannya sederhana:
Mengapa sampai hampir 2.000 dapur harus dihentikan?
Jawabannya bukan sekadar persoalan administrasi.
Ini menyangkut keamanan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak dan masyarakat penerima manfaat.
1. MBG Bukan Sekadar Membagikan Makanan
Sejak awal, MBG memiliki tujuan yang sangat baik.
Anak-anak sekolah mendapatkan makanan bergizi. Masyarakat penerima manfaat memperoleh tambahan asupan. Pemerintah berharap program ini membantu mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting.
Namun ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan:
Makanan bergizi harus aman dikonsumsi.
Makanan yang kandungan gizinya bagus tetapi menyebabkan keracunan tentu kehilangan makna programnya.
Karena itu, persoalan MBG tidak boleh hanya dihitung berdasarkan:
berapa juta porsi makanan yang dibagikan;
berapa banyak sekolah yang dilayani;
berapa banyak penerima manfaat;
berapa banyak dapur yang beroperasi.
Ada indikator lain yang jauh lebih penting:
Berapa banyak makanan yang benar-benar aman sampai ke tangan penerima?
Masalah keamanan pangan MBG bukan persoalan satu atau dua kejadian.
Data surveilans Kementerian Kesehatan hingga 2 September 2026 yang dikutip Associated Press mencatat 50.059 orang terdampak dalam 560 kejadian yang dikaitkan dengan MBG, tersebar di 245 kabupaten/kota dan 36 provinsi.
Bahkan pada awal September saja terjadi sejumlah kasus baru.
Hampir 1.950 orang dilaporkan mengalami gejala sakit setelah mengonsumsi makanan MBG dalam sejumlah kejadian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan.
Ini bukan lagi angka yang bisa dianggap sebagai kejadian terisolasi.
Ini sudah menjadi alarm sistem.
Yang menarik adalah hasil evaluasi internal bgn.
Menurut Kepala bgn Sudaryono, sekitar 80-90 persen kejadian keracunan sebelumnya dikaitkan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur keamanan pangan, termasuk persoalan penyimpanan bahan makanan, penerimaan bahan, pengendalian suhu, dan batas waktu konsumsi.
Artinya, persoalannya bukan semata-mata:
"Makanannya basi."
Persoalannya bisa jauh lebih besar:
Bagaimana makanan itu dibeli, diterima, disimpan, dimasak, dikemas, diangkut, sampai akhirnya dikonsumsi?
Dalam manajemen makanan berskala besar, semua tahap tersebut merupakan satu rantai.
Kalau satu mata rantai gagal, seluruh sistem bisa bermasalah.
Menurut saya, penghentian sementara ribuan dapur tersebut justru harus dilihat sebagai langkah koreksi, bukan semata-mata sebagai kegagalan.
sertifikat laik higiene sanitasi bukan sekadar selembar dokumen.
Di balik sertifikasi tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting:
Apakah dapur memenuhi standar kebersihan?
Apakah sumber airnya aman?
Bagaimana tempat penyimpanan bahan makanan?
Bagaimana pengendalian suhu?
Apakah makanan terlindung dari kontaminasi?
Apakah peralatan dibersihkan dengan benar?
Apakah pekerja memahami prosedur keamanan pangan?
Berapa lama makanan berada sebelum dikonsumsi?
Apakah distribusi makanan memenuhi standar?
Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut belum dapat dijawab dengan baik, menghentikan sementara operasional dapur adalah keputusan yang masuk akal.
Lebih baik menghentikan satu dapur untuk diperbaiki daripada mempertahankan dapur yang berpotensi membuat ratusan anak sakit.
Di sinilah pemerintah harus berani melakukan evaluasi.
Bagaimana mungkin ribuan dapur dapat beroperasi sebelum seluruh persyaratan keamanan pangannya benar-benar dipastikan?
Pertanyaan ini penting.
Sebab MBG bukan program kecil.
Program ini dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko yang harus dikendalikan.
Bayangkan sebuah dapur kecil melayani puluhan orang.
Kesalahan mungkin hanya berdampak pada puluhan orang.
Tetapi jika sebuah dapur melayani ratusan bahkan ribuan penerima, satu kesalahan dapat berubah menjadi kejadian luar biasa.
Karena itu, sistem pengawasan MBG harus mengikuti prinsip:
Semakin besar skala pelayanan, semakin ketat sistem pengawasannya.
Persoalan ini bahkan telah mendapat perhatian Komnas HAM.
Komnas HAM meminta agar SPPG yang berada di lokasi kejadian keracunan dihentikan sementara, sehingga pemerintah memiliki kesempatan melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh.
Komnas HAM juga menekankan bahwa hak atas pangan bukan hanya persoalan memperoleh makanan.
Masyarakat juga berhak mendapatkan makanan yang aman.
Ini penting.
Sebab ketika negara memberikan makanan kepada masyarakat, negara tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyediakan makanan.
Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan makanan tersebut layak dan aman dikonsumsi.
Ada satu hal yang perlu diluruskan.
Penutupan 1.999 dapur bukan berarti program MBG dihentikan secara nasional.
Yang dihentikan sementara adalah operasional dapur tertentu yang belum memenuhi persyaratan, terutama terkait slhs.
Artinya, pemerintah sedang melakukan semacam "bersih-bersih sistem".
Dapur yang memenuhi persyaratan dapat terus beroperasi.
Dapur yang belum memenuhi persyaratan harus melakukan perbaikan.
Dapur yang bermasalah karena kejadian keracunan juga harus dievaluasi.
Menurut saya, pendekatan seperti ini lebih rasional daripada langsung menghentikan seluruh program.
Inilah kritik yang menurut saya perlu disampaikan secara terbuka.
Dalam sebuah program pemerintah yang sangat besar, ada kecenderungan muncul tekanan untuk mengejar target kuantitatif.
Berapa penerima?
Berapa dapur?
Berapa porsi?
Berapa sekolah?
Target memang penting.
Tetapi program publik tidak boleh hanya dinilai berdasarkan angka.
Ada juga indikator kualitas.
Satu juta porsi makanan yang aman tentu lebih baik daripada satu juta porsi makanan yang sebagian di antaranya membuat penerimanya sakit.
Jangan sampai prinsipnya berubah menjadi:
"Yang penting makanan sampai."
Yang benar adalah:
"Makanan bergizi, aman, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan harus sampai."
Menurut saya, kasus ini harus menjadi momentum untuk membangun standar baru MBG.
Saya mengusulkan prinsip:
Zero Tolerance terhadap pelanggaran keamanan pangan.
Artinya:
Pertama, dapur yang belum memenuhi standar higiene tidak boleh beroperasi.
Kedua, setiap SPPG harus memiliki dokumentasi keamanan pangan yang dapat diperiksa.
Ketiga, pemeriksaan tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi keracunan.
Keempat, pemeriksaan harus dilakukan secara berkala dan mendadak.
Kelima, rantai pasok bahan makanan harus dapat ditelusuri.
Keenam, setiap kejadian keracunan harus diselidiki secara transparan.
Ketujuh, jika ditemukan kelalaian, harus ada sanksi yang jelas.
Dengan demikian, keamanan makanan bukan hanya slogan.
Ia menjadi bagian dari sistem manajemen MBG.
Ketika terjadi keracunan, biasanya masyarakat langsung bertanya:
"Siapa yang salah?"
Pertanyaan tersebut memang penting.
Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting:
"Mengapa sistem memungkinkan kesalahan itu terjadi?"
Kalau hanya kepala dapur yang disalahkan, kemudian dapurnya diganti, tetapi sistem pengawasan tetap sama, maka kejadian serupa bisa terjadi kembali.
Karena itu harus dilakukan pemeriksaan dari hulu sampai hilir:
Supplier → bahan makanan → penyimpanan → dapur → proses memasak → pengemasan → distribusi → sekolah → konsumsi.
Semua harus mempunyai standar.
Di era digital, pengawasan MBG sebenarnya dapat dilakukan jauh lebih baik.
Bayangkan jika setiap SPPG memiliki dashboard digital.
Setiap hari tercatat:
bahan makanan masuk;
asal supplier;
tanggal penerimaan;
suhu penyimpanan;
waktu memasak;
waktu pengemasan;
waktu pengiriman;
waktu makanan diterima sekolah;
jumlah porsi;
jumlah penerima;
hasil pemeriksaan;
keluhan penerima.
Dengan sistem seperti itu, pemerintah dapat membangun traceability system.
Jika terjadi keracunan di sebuah sekolah, petugas tidak perlu menebak-nebak.
Sistem dapat membantu menjawab:
Makanan berasal dari dapur mana?
Bahan bakunya dari supplier mana?
Siapa yang memasak?
Kapan dimasak?
Kapan dikirim?
Berapa lama berada dalam perjalanan?
Sekolah mana saja yang menerima makanan dari batch yang sama?
Ini adalah pendekatan yang jauh lebih modern daripada hanya melakukan pemeriksaan setelah korban berjatuhan.
Saya melihat keputusan menutup sementara 1.999 dapur bukan sebagai ancaman terhadap MBG.
Sebaliknya, ini dapat menjadi kesempatan memperbaiki fondasi program.
MBG adalah program besar.
Program besar membutuhkan sistem besar.
Tidak cukup hanya mempunyai anggaran besar.
Tidak cukup hanya mempunyai dapur yang banyak.
Tidak cukup hanya mempunyai tenaga kerja.
Yang dibutuhkan adalah:
standar + pengawasan + teknologi + transparansi + tanggung jawab.
Kalau lima hal tersebut berjalan, MBG bisa menjadi program sosial yang sangat penting bagi Indonesia.
Penutup
makan bergizi gratis adalah gagasan yang baik.
Tetapi gagasan yang baik harus dilaksanakan dengan sistem yang baik.
Makanan bergizi yang tidak aman bukan keberhasilan.
Justru karena MBG merupakan program yang menyangkut jutaan bahkan puluhan juta manusia, pemerintah harus jauh lebih hati-hati.
Penutupan sementara 1.999 dapur MBG seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang memalukan.
Yang memalukan adalah jika setelah dapur ditutup, masalah yang sama kembali terjadi karena sistemnya tidak diperbaiki.
Maka pesan saya sederhana:
Jangan hentikan niat baik MBG. Perbaiki sistemnya.
Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan makanan yang bergizi.
Tetapi mereka juga berhak mendapatkan sesuatu yang lebih mendasar:
makanan yang aman.
Karena pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan.
Keberhasilan MBG harus diukur dari berapa banyak anak yang menjadi lebih sehat setelah menerima makanan tersebut.
Referensi
- badan gizi nasional (bgn). "Tegaskan Keamanan Pangan, Kepala bgn Sudaryono Resmi Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG yang Belum Mendaftar slhs.” 7 September 2026. badan gizi nasional
- badan gizi nasional (bgn). "Insiden di Sidoarjo, bgn Suspend Berat SPPG dan Copot Kepala Dapur.” September 2026. badan gizi nasional
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). "Komnas HAM Meminta Jaminan Ketidakberulangan Peristiwa Keracunan Pangan dalam Pelaksanaan Program makan bergizi gratis.” September 2026. Komnas HAM
- Associated Press (AP). "Indonesia’s Free Nutritious Meals Program Faces Food Safety Concerns After Thousands Fall Ill.” September 2026. Associated Press
- ANTARA News. "Komnas HAM Minta Penghentian Sementara SPPG di Lokasi Keracunan MBG.” September 2026. ANTARA News
Dapur MBG Dihentikan. Ini Alasannya
NEXT:
31.250 Kepala SPPG Jadi PPPK: Ada Apa?
PREV: