View : 107 kali.
Home >
Opinion
Senin, 14 September 2026
Oleh: Murdan SianturiSenin pagi, 14 September 2026, purbaya yudhi sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Ia masih mengikuti rapat bersama DPD RI di Senayan. Masih berbicara mengenai ekonomi, APBN, bahkan surat utang pemerintah.
Tidak ada tanda-tanda dari luar bahwa beberapa jam kemudian kursi Menteri Keuangan itu akan menjadi milik orang lain.
Lalu sebuah telepon datang.
Rapat mendadak dihentikan.
Purbaya diminta memperhatikan telepon tersebut.
Tidak lama kemudian, berita besar muncul:
Purbaya dicopot.
Sore harinya, Presiden prabowo subianto melantik suahasil nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Cepat?
Sangat cepat.
Mengejutkan?
Jelas.
Tetapi pertanyaan yang lebih menarik bukan sekadar:
"Mengapa Purbaya dicopot?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
"Mengapa sekarang?”
Dan yang lebih besar lagi:
Apakah Presiden Prabowo sedang mengerem ekonomi indonesia?
Dari rapat DPD langsung menuju pergantian Menteri Keuangan
Inilah bagian yang membuat pergantian Purbaya terasa seperti film politik ekonomi.
Siang itu Purbaya masih mengikuti rapat bersama Komite IV DPD RI. Dalam rapat tersebut hadir antara lain unsur Bappenas dan Bank Indonesia.
Ketika Purbaya sedang memaparkan materi, pimpinan rapat tiba-tiba menyampaikan bahwa rapat perlu dihentikan sementara karena ada telepon untuk Purbaya.
Purbaya kemudian menghentikan paparannya.
Rapat diskors beberapa menit.
Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan paparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo melantik suahasil nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.
Jadi, kita tidak sedang membicarakan pergantian menteri yang diumumkan berhari-hari sebelumnya.
Ini pergantian yang berlangsung sangat cepat.
Dan karena itu, wajar jika publik bertanya-tanya.
Purbaya bukan menteri yang biasa-biasa saja
Purbaya membawa gaya yang berbeda ke Kementerian Keuangan.
Ia relatif berani, terbuka, dan sering menyampaikan pandangan ekonomi secara langsung.
Salah satu gebrakannya yang paling terkenal adalah kebijakan penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah ke perbankan, terutama bank-bank Himbara, dengan tujuan memperkuat likuiditas dan mendorong kredit.
Kebijakan tersebut tentu bukan kebijakan kecil.
Rp200 triliun bukan uang receh yang terselip di saku celana.
Ketika pemerintah memindahkan dana sebesar itu ke sistem perbankan, pesan ekonominya jelas:
pemerintah ingin ekonomi bergerak.
Kredit harus mengalir.
Likuiditas harus tersedia.
Dunia usaha harus mendapatkan bahan bakar.
Ekonomi harus tumbuh.
Inilah salah satu karakter pendekatan Purbaya:
lebih agresif menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan.
Tetapi setiap pedal gas tentu mempunyai konsekuensi.
Semakin dalam pedal gas diinjak, semakin penting rem, kemudi, dan indikator dashboard bekerja dengan baik.
Dan di sinilah pergantian Purbaya menjadi menarik.
Apakah Prabowo sedang mengganti "pedal gas” dengan "rem”?
suahasil nazara bukan orang baru di Kementerian Keuangan.
Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan dikenal sebagai teknokrat dengan pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.
Begitu dilantik, pesan yang muncul juga sangat berbeda nuansanya.
Suahasil mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Ia juga menegaskan pentingnya APBN yang dapat dipercaya dan komunikasi publik yang dapat dipercaya.
Ini menarik.
Karena kalau kita sederhanakan:
Purbaya identik dengan dorongan pertumbuhan.
Suahasil datang dengan pesan kesehatan dan kredibilitas APBN.
Apakah ini berarti Prabowo sedang mengubah arah?
Belum tentu.
Tetapi sinyalnya cukup jelas untuk dibaca:
Pertumbuhan tetap penting, tetapi kesehatan APBN tampaknya akan mendapat perhatian yang lebih besar.
Reuters juga mencatat bahwa investor dan analis melihat pergantian ini sebagai potensi langkah untuk meningkatkan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi.
Jadi mungkin bukan rem total.
Lebih tepat disebut:
mengganti gaya mengemudi.
Lalu bagaimana dengan Rp200 triliun?
Ini salah satu pekerjaan rumah yang diwariskan Purbaya.
Kebijakan penempatan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun di bank-bank Himbara menjadi salah satu simbol utama era Purbaya.
Kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong kredit.
Tetapi setelah pergantian menteri, pertanyaan berikutnya otomatis muncul:
Apakah kebijakan itu akan dilanjutkan dengan pendekatan yang sama?
Atau akan dievaluasi?
Ini penting karena Menteri Keuangan baru tidak hanya menerima kursi.
Ia menerima seluruh "warisan kebijakan” menteri sebelumnya.
Dan salah satu warisan paling besar adalah bagaimana pemerintah mengelola kas negara agar bisa membantu ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.
Di sinilah Suahasil akan diuji.
Danantara Rp120 triliun: kebetulan atau teka-teki?
Belum selesai dengan persoalan Rp200 triliun, muncul pula polemik mengenai rencana sekitar Rp120 triliun dari Danantara untuk masuk ke kas negara.
Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengharapkan dana tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kondisi fiskal.
Namun persoalan ini kemudian menimbulkan perdebatan karena terdapat pemberitaan mengenai keberatan atau belum sinkronnya pemahaman di internal Danantara mengenai rencana tersebut.
Nah, di sinilah kita harus hati-hati.
Apakah persoalan Rp120 triliun tersebut menyebabkan Purbaya dicopot?
Belum ada bukti resmi yang mengatakan demikian.
Maka jangan kita ubah dugaan menjadi fakta.
Tetapi apakah persoalan itu relevan untuk membaca situasi?
Sangat relevan.
Sebab persoalan ini menyangkut satu hal yang sangat sensitif dalam pengelolaan negara:
siapa yang mengendalikan uang negara, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana menjaga kredibilitas pengelolaannya?
Pertanyaan tersebut bukan pertanyaan kecil.
Pasar sebenarnya sedang melihat apa?
Ada satu hal yang juga harus kita hindari:
Jangan buru-buru mengatakan bahwa rupiah melemah hari ini semata-mata karena Purbaya dicopot.
Waktu pengumuman reshuffle dan waktu pergerakan pasar tidak sesederhana itu.
Pasar membutuhkan waktu untuk mencerna informasi.
Yang lebih penting justru adalah ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi ke depan.
Investor tidak hanya bertanya:
"Siapa Menteri Keuangannya?”
Mereka bertanya:
Apakah kebijakan fiskal Indonesia konsisten?
Apakah defisit terkendali?
Apakah APBN kredibel?
Apakah koordinasi fiskal dan moneter solid?
Apakah aturan ekonomi bisa diprediksi?
Dan pertanyaan terakhir ini sangat penting bagi investor.
Sebab uang, terutama uang besar, tidak suka kejutan.
Uang besar suka kepastian.
Reuters melaporkan bahwa pergantian Purbaya dengan Suahasil disambut sebagian analis dan investor sebagai langkah yang berpotensi meredakan kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan fiskal. Namun, pada saat yang sama, tantangan pemerintah tetap besar.
Jadi, apakah ekonomi indonesia sedang bermasalah?
Tidak sesederhana itu.
ekonomi indonesia bukan sedang berada di jurang kehancuran.
Pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.
Tetapi pertumbuhan saja tidak cukup.
Sebuah negara bisa tumbuh 5 persen, 6 persen atau bahkan lebih tinggi, tetapi pemerintah tetap harus memastikan:
utang terkendali, defisit sehat, rupiah stabil, inflasi terjaga, investasi masuk, dan APBN dipercaya.
Itulah pekerjaan seorang Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan bukan hanya bertugas mencari uang.
Ia juga harus memastikan negara tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dibanding kemampuan yang dimilikinya.
Di sinilah pesan pertama Suahasil menjadi sangat menarik.
Ia menyampaikan bahwa APBN harus sehat dan kredibel, sementara defisit tetap dijaga di bawah batas 3 persen dari PDB.
Artinya, ada kemungkinan kuat pemerintah ingin mempertegas kembali disiplin fiskal.
Apakah Prabowo sedang mengerem ekonomi?
Menurut saya, belum tepat menyebutnya sebagai rem ekonomi.
Lebih tepat kalau kita menyebutnya:
Prabowo sedang mengganti cara mengendalikan kendaraan ekonomi indonesia.
Purbaya mungkin adalah tipe pengemudi yang berani menginjak pedal gas ketika melihat jalan di depan terbuka.
Suahasil tampaknya lebih identik dengan pengemudi yang melihat dashboard terlebih dahulu:
Berapa bensin?
Berapa suhu mesin?
Bagaimana kondisi rem?
Apakah mesin terlalu panas?
Dan apakah kendaraan masih aman kalau perjalanan dilanjutkan dengan kecepatan tinggi?
Keduanya sama-sama penting.
Sebab kalau hanya menginjak gas, kendaraan bisa terlalu panas.
Tetapi kalau terlalu sering menginjak rem, kendaraan tidak pernah sampai tujuan.
Ekonomi membutuhkan keduanya: pertumbuhan dan kendali.
Yang sebenarnya dipertaruhkan bukan kursi Purbaya
Ini yang menurut saya paling penting.
Jangan melihat persoalan ini hanya sebagai:
Purbaya versus Suahasil.
Bukan.
Yang dipertaruhkan jauh lebih besar.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap arah ekonomi indonesia.
Jika pergantian ini berhasil menghasilkan APBN yang lebih kredibel, koordinasi fiskal-moneter yang lebih baik, investor yang lebih percaya, dan pertumbuhan yang tetap kuat, maka pergantian Purbaya akan dibaca sebagai langkah koreksi yang berhasil.
Tetapi kalau setelah pergantian justru muncul ketidakpastian baru, investor bertanya-tanya, dan kebijakan pemerintah berubah-ubah, maka masalahnya bukan lagi siapa Menteri Keuangannya.
Masalahnya adalah:
arah ekonominya ke mana?
Purbaya tumbang, tetapi pertanyaannya baru dimulai
Purbaya boleh tumbang.
Kursinya sudah berpindah.
Suahasil sudah dilantik.
Tetapi satu pertanyaan besar belum terjawab:
Apa sebenarnya yang ingin diperbaiki Presiden Prabowo dengan pergantian Menteri Keuangan yang begitu cepat?
Apakah karena kebutuhan menjaga disiplin fiskal?
Apakah karena kebutuhan memperkuat kredibilitas APBN?
Apakah karena koordinasi kebijakan ekonomi membutuhkan gaya yang berbeda?
Atau karena pemerintah memang sedang memasuki fase baru:
dari mengejar pertumbuhan seagresif mungkin menuju pertumbuhan yang lebih terkendali?
Kita belum mempunyai jawaban final.
Dan justru karena belum ada jawaban final, publik harus mengawasi.
Bukan dengan prasangka.
Bukan pula dengan fanatisme kepada Purbaya atau Suahasil.
Tetapi dengan melihat angka.
Melihat APBN.
Melihat defisit.
Melihat rupiah.
Melihat investasi.
Melihat kredit.
Melihat pertumbuhan.
Dan yang paling penting:
melihat apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat.
Karena pada akhirnya, Menteri Keuangan boleh berganti.
Kebijakan boleh berubah.
Kabinet boleh dirombak.
Tetapi rakyat tetap menjadi penumpang kendaraan bernama Indonesia.
Mereka tidak terlalu peduli siapa yang memegang setir.
Mereka hanya ingin memastikan:
mobilnya tidak masuk jurang.
Dan kalau boleh berharap, tentu kita ingin mobil itu bukan hanya selamat.
Tetapi juga melaju lebih cepat.
Jadi, apakah Prabowo sedang mengerem ekonomi?
Mungkin bukan mengerem.
Mungkin Presiden sedang memastikan bahwa ketika pedal gas diinjak lebih dalam, remnya juga harus benar-benar pakem.
Dan itu baru bisa kita nilai beberapa bulan ke depan.
Purbaya tumbang hari ini.
Tetapi ujian sesungguhnya bagi Suahasil—dan bagi arah ekonomi Prabowo—baru saja dimulai.
PURBAYA MASIH RAPAT, TIBA-TIBA DIGANTI: APAKAH PRABOWO SEDANG MENGEREM EKONOMI?
Senin, 14 September 2026
PURBAYA MASIH RAPAT, TIBA-TIBA DIGANTI: APAKAH PRABOWO SEDANG MENGEREM EKONOMI?
Purbaya Yudhi Sadewa dan Suahasil Nazara dalam pergantian Menteri Keuangan 2026
Oleh: Murdan SianturiSenin pagi, 14 September 2026, purbaya yudhi sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Ia masih mengikuti rapat bersama DPD RI di Senayan. Masih berbicara mengenai ekonomi, APBN, bahkan surat utang pemerintah.
Tidak ada tanda-tanda dari luar bahwa beberapa jam kemudian kursi Menteri Keuangan itu akan menjadi milik orang lain.
Lalu sebuah telepon datang.
Rapat mendadak dihentikan.
Purbaya diminta memperhatikan telepon tersebut.
Tidak lama kemudian, berita besar muncul:
Purbaya dicopot.
Sore harinya, Presiden prabowo subianto melantik suahasil nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru.
Cepat?
Sangat cepat.
Mengejutkan?
Jelas.
Tetapi pertanyaan yang lebih menarik bukan sekadar:
"Mengapa Purbaya dicopot?”
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
"Mengapa sekarang?”
Dan yang lebih besar lagi:
Apakah Presiden Prabowo sedang mengerem ekonomi indonesia?
Inilah bagian yang membuat pergantian Purbaya terasa seperti film politik ekonomi.
Siang itu Purbaya masih mengikuti rapat bersama Komite IV DPD RI. Dalam rapat tersebut hadir antara lain unsur Bappenas dan Bank Indonesia.
Ketika Purbaya sedang memaparkan materi, pimpinan rapat tiba-tiba menyampaikan bahwa rapat perlu dihentikan sementara karena ada telepon untuk Purbaya.
Purbaya kemudian menghentikan paparannya.
Rapat diskors beberapa menit.
Setelah itu, pembahasan dilanjutkan dengan paparan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.
Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo melantik suahasil nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya.
Jadi, kita tidak sedang membicarakan pergantian menteri yang diumumkan berhari-hari sebelumnya.
Ini pergantian yang berlangsung sangat cepat.
Dan karena itu, wajar jika publik bertanya-tanya.
Purbaya bukan menteri yang biasa-biasa saja
Purbaya membawa gaya yang berbeda ke Kementerian Keuangan.
Ia relatif berani, terbuka, dan sering menyampaikan pandangan ekonomi secara langsung.
Salah satu gebrakannya yang paling terkenal adalah kebijakan penempatan sekitar Rp200 triliun dana pemerintah ke perbankan, terutama bank-bank Himbara, dengan tujuan memperkuat likuiditas dan mendorong kredit.
Kebijakan tersebut tentu bukan kebijakan kecil.
Rp200 triliun bukan uang receh yang terselip di saku celana.
Ketika pemerintah memindahkan dana sebesar itu ke sistem perbankan, pesan ekonominya jelas:
pemerintah ingin ekonomi bergerak.
Kredit harus mengalir.
Likuiditas harus tersedia.
Dunia usaha harus mendapatkan bahan bakar.
Ekonomi harus tumbuh.
Inilah salah satu karakter pendekatan Purbaya:
lebih agresif menggunakan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan.
Tetapi setiap pedal gas tentu mempunyai konsekuensi.
Semakin dalam pedal gas diinjak, semakin penting rem, kemudi, dan indikator dashboard bekerja dengan baik.
Dan di sinilah pergantian Purbaya menjadi menarik.
suahasil nazara bukan orang baru di Kementerian Keuangan.
Ia sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan dikenal sebagai teknokrat dengan pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.
Begitu dilantik, pesan yang muncul juga sangat berbeda nuansanya.
Suahasil mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Ia juga menegaskan pentingnya APBN yang dapat dipercaya dan komunikasi publik yang dapat dipercaya.
Ini menarik.
Karena kalau kita sederhanakan:
Purbaya identik dengan dorongan pertumbuhan.
Suahasil datang dengan pesan kesehatan dan kredibilitas APBN.
Apakah ini berarti Prabowo sedang mengubah arah?
Belum tentu.
Tetapi sinyalnya cukup jelas untuk dibaca:
Pertumbuhan tetap penting, tetapi kesehatan APBN tampaknya akan mendapat perhatian yang lebih besar.
Reuters juga mencatat bahwa investor dan analis melihat pergantian ini sebagai potensi langkah untuk meningkatkan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi.
Jadi mungkin bukan rem total.
Lebih tepat disebut:
mengganti gaya mengemudi.
Ini salah satu pekerjaan rumah yang diwariskan Purbaya.
Kebijakan penempatan dana pemerintah sekitar Rp200 triliun di bank-bank Himbara menjadi salah satu simbol utama era Purbaya.
Kebijakan itu dimaksudkan untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong kredit.
Tetapi setelah pergantian menteri, pertanyaan berikutnya otomatis muncul:
Apakah kebijakan itu akan dilanjutkan dengan pendekatan yang sama?
Atau akan dievaluasi?
Ini penting karena Menteri Keuangan baru tidak hanya menerima kursi.
Ia menerima seluruh "warisan kebijakan” menteri sebelumnya.
Dan salah satu warisan paling besar adalah bagaimana pemerintah mengelola kas negara agar bisa membantu ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan fiskal.
Di sinilah Suahasil akan diuji.
Belum selesai dengan persoalan Rp200 triliun, muncul pula polemik mengenai rencana sekitar Rp120 triliun dari Danantara untuk masuk ke kas negara.
Purbaya sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah mengharapkan dana tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kondisi fiskal.
Namun persoalan ini kemudian menimbulkan perdebatan karena terdapat pemberitaan mengenai keberatan atau belum sinkronnya pemahaman di internal Danantara mengenai rencana tersebut.
Nah, di sinilah kita harus hati-hati.
Apakah persoalan Rp120 triliun tersebut menyebabkan Purbaya dicopot?
Belum ada bukti resmi yang mengatakan demikian.
Maka jangan kita ubah dugaan menjadi fakta.
Tetapi apakah persoalan itu relevan untuk membaca situasi?
Sangat relevan.
Sebab persoalan ini menyangkut satu hal yang sangat sensitif dalam pengelolaan negara:
siapa yang mengendalikan uang negara, bagaimana mekanismenya, dan bagaimana menjaga kredibilitas pengelolaannya?
Pertanyaan tersebut bukan pertanyaan kecil.
Ada satu hal yang juga harus kita hindari:
Jangan buru-buru mengatakan bahwa rupiah melemah hari ini semata-mata karena Purbaya dicopot.
Waktu pengumuman reshuffle dan waktu pergerakan pasar tidak sesederhana itu.
Pasar membutuhkan waktu untuk mencerna informasi.
Yang lebih penting justru adalah ekspektasi terhadap kebijakan ekonomi ke depan.
Investor tidak hanya bertanya:
"Siapa Menteri Keuangannya?”
Mereka bertanya:
Apakah kebijakan fiskal Indonesia konsisten?
Apakah defisit terkendali?
Apakah APBN kredibel?
Apakah koordinasi fiskal dan moneter solid?
Apakah aturan ekonomi bisa diprediksi?
Dan pertanyaan terakhir ini sangat penting bagi investor.
Sebab uang, terutama uang besar, tidak suka kejutan.
Uang besar suka kepastian.
Reuters melaporkan bahwa pergantian Purbaya dengan Suahasil disambut sebagian analis dan investor sebagai langkah yang berpotensi meredakan kekhawatiran terhadap kredibilitas kebijakan fiskal. Namun, pada saat yang sama, tantangan pemerintah tetap besar.
Tidak sesederhana itu.
ekonomi indonesia bukan sedang berada di jurang kehancuran.
Pertumbuhan ekonomi tetap berjalan.
Tetapi pertumbuhan saja tidak cukup.
Sebuah negara bisa tumbuh 5 persen, 6 persen atau bahkan lebih tinggi, tetapi pemerintah tetap harus memastikan:
utang terkendali, defisit sehat, rupiah stabil, inflasi terjaga, investasi masuk, dan APBN dipercaya.
Itulah pekerjaan seorang Menteri Keuangan.
Menteri Keuangan bukan hanya bertugas mencari uang.
Ia juga harus memastikan negara tidak terlalu banyak mengeluarkan uang dibanding kemampuan yang dimilikinya.
Di sinilah pesan pertama Suahasil menjadi sangat menarik.
Ia menyampaikan bahwa APBN harus sehat dan kredibel, sementara defisit tetap dijaga di bawah batas 3 persen dari PDB.
Artinya, ada kemungkinan kuat pemerintah ingin mempertegas kembali disiplin fiskal.
Menurut saya, belum tepat menyebutnya sebagai rem ekonomi.
Lebih tepat kalau kita menyebutnya:
Prabowo sedang mengganti cara mengendalikan kendaraan ekonomi indonesia.
Purbaya mungkin adalah tipe pengemudi yang berani menginjak pedal gas ketika melihat jalan di depan terbuka.
Suahasil tampaknya lebih identik dengan pengemudi yang melihat dashboard terlebih dahulu:
Berapa bensin?
Berapa suhu mesin?
Bagaimana kondisi rem?
Apakah mesin terlalu panas?
Dan apakah kendaraan masih aman kalau perjalanan dilanjutkan dengan kecepatan tinggi?
Keduanya sama-sama penting.
Sebab kalau hanya menginjak gas, kendaraan bisa terlalu panas.
Tetapi kalau terlalu sering menginjak rem, kendaraan tidak pernah sampai tujuan.
Ekonomi membutuhkan keduanya: pertumbuhan dan kendali.
Ini yang menurut saya paling penting.
Jangan melihat persoalan ini hanya sebagai:
Purbaya versus Suahasil.
Bukan.
Yang dipertaruhkan jauh lebih besar.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap arah ekonomi indonesia.
Jika pergantian ini berhasil menghasilkan APBN yang lebih kredibel, koordinasi fiskal-moneter yang lebih baik, investor yang lebih percaya, dan pertumbuhan yang tetap kuat, maka pergantian Purbaya akan dibaca sebagai langkah koreksi yang berhasil.
Tetapi kalau setelah pergantian justru muncul ketidakpastian baru, investor bertanya-tanya, dan kebijakan pemerintah berubah-ubah, maka masalahnya bukan lagi siapa Menteri Keuangannya.
Masalahnya adalah:
arah ekonominya ke mana?
Purbaya boleh tumbang.
Kursinya sudah berpindah.
Suahasil sudah dilantik.
Tetapi satu pertanyaan besar belum terjawab:
Apa sebenarnya yang ingin diperbaiki Presiden Prabowo dengan pergantian Menteri Keuangan yang begitu cepat?
Apakah karena kebutuhan menjaga disiplin fiskal?
Apakah karena kebutuhan memperkuat kredibilitas APBN?
Apakah karena koordinasi kebijakan ekonomi membutuhkan gaya yang berbeda?
Atau karena pemerintah memang sedang memasuki fase baru:
dari mengejar pertumbuhan seagresif mungkin menuju pertumbuhan yang lebih terkendali?
Kita belum mempunyai jawaban final.
Dan justru karena belum ada jawaban final, publik harus mengawasi.
Bukan dengan prasangka.
Bukan pula dengan fanatisme kepada Purbaya atau Suahasil.
Tetapi dengan melihat angka.
Melihat APBN.
Melihat defisit.
Melihat rupiah.
Melihat investasi.
Melihat kredit.
Melihat pertumbuhan.
Dan yang paling penting:
melihat apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat.
Karena pada akhirnya, Menteri Keuangan boleh berganti.
Kebijakan boleh berubah.
Kabinet boleh dirombak.
Tetapi rakyat tetap menjadi penumpang kendaraan bernama Indonesia.
Mereka tidak terlalu peduli siapa yang memegang setir.
Mereka hanya ingin memastikan:
mobilnya tidak masuk jurang.
Dan kalau boleh berharap, tentu kita ingin mobil itu bukan hanya selamat.
Tetapi juga melaju lebih cepat.
Jadi, apakah Prabowo sedang mengerem ekonomi?
Mungkin bukan mengerem.
Mungkin Presiden sedang memastikan bahwa ketika pedal gas diinjak lebih dalam, remnya juga harus benar-benar pakem.
Dan itu baru bisa kita nilai beberapa bulan ke depan.
Purbaya tumbang hari ini.
Tetapi ujian sesungguhnya bagi Suahasil—dan bagi arah ekonomi Prabowo—baru saja dimulai.
PURBAYA MASIH RAPAT, TIBA-TIBA DIGANTI: APAKAH PRABOWO SEDANG MENGEREM EKONOMI?
NEXT:
AI: DIPAKAI MEMBONGKAR KORUPSI ATAU MALAH MEMBUAT HOAKS?
PREV: