View : 245 kali.
Home >
Opinion
Kategori: Ekonomi & Kebijakan
Sabtu, 12 September 2026
Oleh Murdan Sianturi.Ada sebuah kebijakan pemerintah yang menarik perhatian saya.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah kemudian menyiapkan mekanisme penyediaan rekening secara massal melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan basis data kependudukan atau NIK. Pemerintah juga menyebut adanya rencana pemadanan data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia, khususnya terkait sistem pembayaran dan gateway system.
Secara resmi, tujuannya adalah memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Menurut saya, itu sangat baik.
Tetapi ada satu pertanyaan yang menarik:
Mungkinkah momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk membuat pencucian uang semakin sulit dilakukan di Indonesia?
Bukan berarti rekening baru yang disiapkan pemerintah ditujukan untuk memberantas pencucian uang.
Bukan pula berarti seluruh rekening lama masyarakat harus dihapus.
Tetapi ketika negara mulai memiliki infrastruktur rekening yang semakin terhubung dengan identitas kependudukan, kita sebenarnya sedang memiliki sebuah kesempatan besar untuk membangun sistem keuangan yang lebih rapi, transparan, dan aman.
Di sinilah gagasan "Satu Identitas, Satu Peta Rekening” menjadi menarik.
Bukan satu orang satu rekening
Jangan salah memahami istilah ini.
Satu identitas bukan berarti satu rekening.
Masyarakat tetap boleh memiliki banyak rekening di banyak bank.
Seseorang bisa memiliki rekening untuk gaji di Bank A, tabungan di Bank B, usaha di Bank C dan investasi di Bank D.
Itu bukan masalah.
Yang menjadi masalah adalah ketika banyak rekening digunakan untuk menyembunyikan siapa sebenarnya pemilik atau pengendali uang tersebut.
Karena itu yang diperlukan bukan pembatasan jumlah rekening.
Yang diperlukan adalah:
Satu identitas → seluruh rekening yang sah dapat dipetakan.
Dengan demikian, nomor rekening boleh banyak.
Tetapi identitas pemiliknya tidak boleh menjadi teka-teki.
Inilah peluang dari rekening berbasis NIK
Kalau rekening masyarakat semakin banyak dibangun berdasarkan identitas kependudukan yang terverifikasi, fondasi untuk pemetaan rekening menjadi semakin kuat.
Bayangkan seseorang memiliki rekening di lima bank.
Jika masing-masing rekening hanya dilihat sebagai dunia yang terpisah, hubungan antarrekening bisa sulit terlihat.
Tetapi jika secara sah dan dengan kewenangan yang tepat sistem dapat mengenali bahwa rekening-rekening tersebut dimiliki oleh orang yang sama, maka pemantauan risiko menjadi lebih efektif.
Bukan berarti pemerintah bebas melihat seluruh transaksi masyarakat.
Justru di sinilah pagar privasi harus dibuat sangat kuat.
Jangan hanya mengejar nomor rekening
Pencuci uang tidak akan berhenti hanya karena sebuah rekening ditutup.
Rekening baru dapat dibuka.
Bank dapat berganti.
Uang dapat dipindahkan ke rekening orang lain.
Karena itu, strategi yang lebih modern bukan:
"Kejar rekeningnya.”
Tetapi:
"Kejar pola dan hubungan aliran uangnya.”
Misalnya:
Identitas → rekening → transaksi → rekening lain → perusahaan → aset → penerima manfaat.
Jika pola tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak wajar, sistem dapat memberikan tanda risiko untuk kemudian diperiksa sesuai prosedur.
Dengan demikian, pelaku tidak mudah menghilangkan jejak hanya dengan mengganti nomor rekening.
Rekening lama tidak perlu dibabat habis
Di sinilah saya berbeda jika ada gagasan bahwa semua rekening lama harus langsung dihapus.
Tidak perlu.
Rekening yang masih digunakan secara sah tentu tetap diperlukan.
Yang perlu dilakukan adalah membersihkan rekening yang sudah tidak digunakan, melalui proses verifikasi dan prosedur yang benar.
Jangan sampai rekening dormant justru menjadi tempat yang mudah disalahgunakan.
Jadi konsepnya bukan:
"Rekening lama harus dihapus.”
Tetapi:
"Rekening yang tidak lagi diperlukan harus diverifikasi dan dibersihkan.”
Sementara rekening aktif tetap berjalan seperti biasa.
Bagaimana dengan rekening atas nama orang lain?
Ini tantangan besar.
Sebab pencuci uang bisa saja menggunakan rekening orang lain.
Karena itu, sistem tidak cukup hanya bertanya:
"Rekening ini atas nama siapa?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
"Siapa yang sebenarnya mengendalikan dan menikmati uang tersebut?”
Di sinilah konsep beneficial owner menjadi penting.
Kalau seseorang secara formal bukan pemilik rekening tetapi sebenarnya mengendalikan aliran dananya, hubungan tersebut harus dapat ditelusuri melalui mekanisme yang sah.
Tentu saja, indikasi seperti ini bukan bukti seseorang bersalah.
Ia hanya menjadi alasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
AI boleh menjadi radar, tetapi bukan hakim
Jumlah transaksi masyarakat terlalu besar untuk diperiksa manusia satu per satu.
Teknologi analitik dan AI dapat membantu menemukan pola yang tidak biasa.
Misalnya transaksi berantai, pemecahan transaksi, aliran dana yang berputar atau pola yang tidak sesuai dengan profil transaksi yang diketahui.
Tetapi AI hanya boleh menjadi radar.
Bukan hakim.
AI boleh berkata:
"Ada pola yang perlu diperiksa.”
Tetapi AI tidak boleh berkata:
"Orang ini pasti pencuci uang.”
Keputusan harus tetap berada dalam proses pemeriksaan manusia dan hukum yang berlaku.
Jangan lupa uang tunai dan aset
pencucian uang juga tidak berhenti di rekening.
Uang bisa berubah menjadi:
properti;
kendaraan;
perusahaan;
investasi;
aset digital;
atau berbagai bentuk kekayaan lainnya.
Karena itu, peta keuangan yang baik seharusnya tidak hanya melihat rekening bank.
Ia harus mampu membantu aparat, sesuai kewenangan hukum, mengikuti perjalanan uang sampai kepada penerima manfaat akhirnya.
Tetapi jangan sampai negara menjadi "mata-mata rekening”
Ini bagian yang paling penting.
Kalau kita menginginkan sistem keuangan yang lebih transparan, kita juga harus memberikan perlindungan yang kuat kepada masyarakat.
Terpetakan bukan berarti seluruh transaksi masyarakat bebas dilihat siapa saja.
Harus ada batas.
Harus ada dasar hukum.
Harus ada kewenangan.
Harus ada audit.
Dan harus ada sanksi bagi orang yang menyalahgunakan data.
Setiap akses terhadap data sensitif seharusnya meninggalkan jejak:
Siapa yang mengakses?
Kapan?
Untuk tujuan apa?
Berdasarkan kewenangan apa?
Dengan demikian, negara memiliki kemampuan melawan kejahatan tanpa berubah menjadi pengawas kehidupan finansial rakyat secara sewenang-wenang.
Prinsipnya sederhana:
Negara boleh memiliki kemampuan untuk menemukan kejahatan, tetapi tidak boleh memiliki kebebasan tanpa batas untuk mengintip kehidupan finansial rakyat.
Momentum Prabowo jangan berhenti pada inklusi keuangan
Menurut saya, inilah bagian paling menarik dari kebijakan rekening massal yang sedang disiapkan pemerintah.
Presiden Prabowo telah memberikan dorongan agar masyarakat memiliki rekening. Pemerintah kemudian menyiapkan mekanisme berbasis NIK dan sistem digital melalui BRI dan BSI.
Momentum ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan:
"Berapa banyak masyarakat yang akhirnya memiliki rekening?”
Kita juga bisa bertanya:
"Seberapa aman ekosistem keuangan Indonesia setelah seluruh masyarakat semakin terhubung ke dalam sistem keuangan formal?”
Inilah kesempatan untuk membangun sistem yang sekaligus:
inklusif, efisien, aman, transparan, dan sulit dimanfaatkan untuk kejahatan keuangan.
Banyak rekening boleh. Banyak tempat bersembunyi jangan.
Saya tidak sedang mengusulkan agar masyarakat hanya memiliki satu rekening.
Tidak.
Orang boleh memiliki banyak rekening.
Pengusaha boleh memiliki rekening bisnis.
Karyawan boleh memiliki rekening gaji.
Keluarga boleh memiliki rekening tabungan.
Investor boleh memiliki rekening investasi.
Semua itu normal.
Yang harus dipersempit adalah ruang untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya dan perjalanan uang hasil kejahatan.
Karena itu, gagasan besarnya sederhana:
Satu identitas, satu peta rekening.
Bukan satu orang satu rekening.
Melainkan satu identitas yang dapat menjadi titik penghubung bagi rekening-rekening yang sah, dengan akses yang terbatas, aman, dapat diaudit, dan hanya digunakan sesuai kewenangan.
Jika momentum pembukaan rekening massal ini dibangun dengan prinsip tersebut, Indonesia bukan hanya sedang memperluas inklusi keuangan.
Kita juga bisa sedang membangun infrastruktur pertahanan baru terhadap pencucian uang.
Dan mungkin, suatu hari nanti, pencuci uang akan menghadapi masalah baru.
Bukan karena rekening mereka sedikit.
Tetapi karena terlalu banyak rekening pun tidak lagi mudah digunakan untuk bersembunyi.
Banyak rekening boleh. Banyak tempat bersembunyi jangan.
Satu Identitas, Satu Peta Rekening: Momentum Baru Membuat Pencuci Uang Sulit Bersembunyi
Sabtu, 12 September 2026
Satu Identitas, Satu Peta Rekening: Momentum Baru Membuat Pencuci Uang Sulit Bersembunyi
Satu Identitas, Satu Peta Rekening
Oleh Murdan Sianturi.Ada sebuah kebijakan pemerintah yang menarik perhatian saya.
Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat Indonesia memiliki rekening bank. Pemerintah kemudian menyiapkan mekanisme penyediaan rekening secara massal melalui BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan basis data kependudukan atau NIK. Pemerintah juga menyebut adanya rencana pemadanan data Dukcapil dengan sistem Bank Indonesia, khususnya terkait sistem pembayaran dan gateway system.
Secara resmi, tujuannya adalah memperkuat inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Menurut saya, itu sangat baik.
Tetapi ada satu pertanyaan yang menarik:
Mungkinkah momentum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk membuat pencucian uang semakin sulit dilakukan di Indonesia?
Bukan berarti rekening baru yang disiapkan pemerintah ditujukan untuk memberantas pencucian uang.
Bukan pula berarti seluruh rekening lama masyarakat harus dihapus.
Tetapi ketika negara mulai memiliki infrastruktur rekening yang semakin terhubung dengan identitas kependudukan, kita sebenarnya sedang memiliki sebuah kesempatan besar untuk membangun sistem keuangan yang lebih rapi, transparan, dan aman.
Di sinilah gagasan "Satu Identitas, Satu Peta Rekening” menjadi menarik.
Bukan satu orang satu rekening
Jangan salah memahami istilah ini.
Satu identitas bukan berarti satu rekening.
Masyarakat tetap boleh memiliki banyak rekening di banyak bank.
Seseorang bisa memiliki rekening untuk gaji di Bank A, tabungan di Bank B, usaha di Bank C dan investasi di Bank D.
Itu bukan masalah.
Yang menjadi masalah adalah ketika banyak rekening digunakan untuk menyembunyikan siapa sebenarnya pemilik atau pengendali uang tersebut.
Karena itu yang diperlukan bukan pembatasan jumlah rekening.
Yang diperlukan adalah:
Satu identitas → seluruh rekening yang sah dapat dipetakan.
Dengan demikian, nomor rekening boleh banyak.
Tetapi identitas pemiliknya tidak boleh menjadi teka-teki.
Inilah peluang dari rekening berbasis NIK
Kalau rekening masyarakat semakin banyak dibangun berdasarkan identitas kependudukan yang terverifikasi, fondasi untuk pemetaan rekening menjadi semakin kuat.
Bayangkan seseorang memiliki rekening di lima bank.
Jika masing-masing rekening hanya dilihat sebagai dunia yang terpisah, hubungan antarrekening bisa sulit terlihat.
Tetapi jika secara sah dan dengan kewenangan yang tepat sistem dapat mengenali bahwa rekening-rekening tersebut dimiliki oleh orang yang sama, maka pemantauan risiko menjadi lebih efektif.
Bukan berarti pemerintah bebas melihat seluruh transaksi masyarakat.
Justru di sinilah pagar privasi harus dibuat sangat kuat.
Pencuci uang tidak akan berhenti hanya karena sebuah rekening ditutup.
Rekening baru dapat dibuka.
Bank dapat berganti.
Uang dapat dipindahkan ke rekening orang lain.
Karena itu, strategi yang lebih modern bukan:
"Kejar rekeningnya.”
Tetapi:
"Kejar pola dan hubungan aliran uangnya.”
Misalnya:
Identitas → rekening → transaksi → rekening lain → perusahaan → aset → penerima manfaat.
Jika pola tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak wajar, sistem dapat memberikan tanda risiko untuk kemudian diperiksa sesuai prosedur.
Dengan demikian, pelaku tidak mudah menghilangkan jejak hanya dengan mengganti nomor rekening.
Di sinilah saya berbeda jika ada gagasan bahwa semua rekening lama harus langsung dihapus.
Tidak perlu.
Rekening yang masih digunakan secara sah tentu tetap diperlukan.
Yang perlu dilakukan adalah membersihkan rekening yang sudah tidak digunakan, melalui proses verifikasi dan prosedur yang benar.
Jangan sampai rekening dormant justru menjadi tempat yang mudah disalahgunakan.
Jadi konsepnya bukan:
"Rekening lama harus dihapus.”
Tetapi:
"Rekening yang tidak lagi diperlukan harus diverifikasi dan dibersihkan.”
Sementara rekening aktif tetap berjalan seperti biasa.
Ini tantangan besar.
Sebab pencuci uang bisa saja menggunakan rekening orang lain.
Karena itu, sistem tidak cukup hanya bertanya:
"Rekening ini atas nama siapa?”
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
"Siapa yang sebenarnya mengendalikan dan menikmati uang tersebut?”
Di sinilah konsep beneficial owner menjadi penting.
Kalau seseorang secara formal bukan pemilik rekening tetapi sebenarnya mengendalikan aliran dananya, hubungan tersebut harus dapat ditelusuri melalui mekanisme yang sah.
Tentu saja, indikasi seperti ini bukan bukti seseorang bersalah.
Ia hanya menjadi alasan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Jumlah transaksi masyarakat terlalu besar untuk diperiksa manusia satu per satu.
Teknologi analitik dan AI dapat membantu menemukan pola yang tidak biasa.
Misalnya transaksi berantai, pemecahan transaksi, aliran dana yang berputar atau pola yang tidak sesuai dengan profil transaksi yang diketahui.
Tetapi AI hanya boleh menjadi radar.
Bukan hakim.
AI boleh berkata:
"Ada pola yang perlu diperiksa.”
Tetapi AI tidak boleh berkata:
"Orang ini pasti pencuci uang.”
Keputusan harus tetap berada dalam proses pemeriksaan manusia dan hukum yang berlaku.
pencucian uang juga tidak berhenti di rekening.
Uang bisa berubah menjadi:
properti;
kendaraan;
perusahaan;
investasi;
aset digital;
atau berbagai bentuk kekayaan lainnya.
Karena itu, peta keuangan yang baik seharusnya tidak hanya melihat rekening bank.
Ia harus mampu membantu aparat, sesuai kewenangan hukum, mengikuti perjalanan uang sampai kepada penerima manfaat akhirnya.
Ini bagian yang paling penting.
Kalau kita menginginkan sistem keuangan yang lebih transparan, kita juga harus memberikan perlindungan yang kuat kepada masyarakat.
Terpetakan bukan berarti seluruh transaksi masyarakat bebas dilihat siapa saja.
Harus ada batas.
Harus ada dasar hukum.
Harus ada kewenangan.
Harus ada audit.
Dan harus ada sanksi bagi orang yang menyalahgunakan data.
Setiap akses terhadap data sensitif seharusnya meninggalkan jejak:
Siapa yang mengakses?
Kapan?
Untuk tujuan apa?
Berdasarkan kewenangan apa?
Dengan demikian, negara memiliki kemampuan melawan kejahatan tanpa berubah menjadi pengawas kehidupan finansial rakyat secara sewenang-wenang.
Prinsipnya sederhana:
Negara boleh memiliki kemampuan untuk menemukan kejahatan, tetapi tidak boleh memiliki kebebasan tanpa batas untuk mengintip kehidupan finansial rakyat.
Menurut saya, inilah bagian paling menarik dari kebijakan rekening massal yang sedang disiapkan pemerintah.
Presiden Prabowo telah memberikan dorongan agar masyarakat memiliki rekening. Pemerintah kemudian menyiapkan mekanisme berbasis NIK dan sistem digital melalui BRI dan BSI.
Momentum ini jangan hanya dilihat sebagai persoalan:
"Berapa banyak masyarakat yang akhirnya memiliki rekening?”
Kita juga bisa bertanya:
"Seberapa aman ekosistem keuangan Indonesia setelah seluruh masyarakat semakin terhubung ke dalam sistem keuangan formal?”
Inilah kesempatan untuk membangun sistem yang sekaligus:
inklusif, efisien, aman, transparan, dan sulit dimanfaatkan untuk kejahatan keuangan.
Saya tidak sedang mengusulkan agar masyarakat hanya memiliki satu rekening.
Tidak.
Orang boleh memiliki banyak rekening.
Pengusaha boleh memiliki rekening bisnis.
Karyawan boleh memiliki rekening gaji.
Keluarga boleh memiliki rekening tabungan.
Investor boleh memiliki rekening investasi.
Semua itu normal.
Yang harus dipersempit adalah ruang untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya dan perjalanan uang hasil kejahatan.
Karena itu, gagasan besarnya sederhana:
Satu identitas, satu peta rekening.
Bukan satu orang satu rekening.
Melainkan satu identitas yang dapat menjadi titik penghubung bagi rekening-rekening yang sah, dengan akses yang terbatas, aman, dapat diaudit, dan hanya digunakan sesuai kewenangan.
Jika momentum pembukaan rekening massal ini dibangun dengan prinsip tersebut, Indonesia bukan hanya sedang memperluas inklusi keuangan.
Kita juga bisa sedang membangun infrastruktur pertahanan baru terhadap pencucian uang.
Dan mungkin, suatu hari nanti, pencuci uang akan menghadapi masalah baru.
Bukan karena rekening mereka sedikit.
Tetapi karena terlalu banyak rekening pun tidak lagi mudah digunakan untuk bersembunyi.
Banyak rekening boleh. Banyak tempat bersembunyi jangan.
Satu Identitas, Satu Peta Rekening: Momentum Baru Membuat Pencuci Uang Sulit Bersembunyi
NEXT:
Apa Kabar RUU Migas?
PREV: