Home > Opinion   Kategori: Ekonomi Indonesia
Kamis, 21 Mei 2026

Prabowo Perkuat Tata Kelola Ekspor Nasional Lewat BUMN

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mewajibkan ekspor komoditas tertentu dilakukan melalui satu pintu lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kebijakan ini akan diberlakukan secara bertahap mulai Juni hingga September 2026.

Dalam tahap awal, aturan tersebut berlaku untuk:

• minyak kelapa sawit (CPO)
• batu bara
• ferroalloy atau paduan besi

Melalui aturan baru ini, penjualan ke luar negeri wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai fasilitator pemasaran ekspor nasional.

Namun pemerintah menegaskan bahwa hasil devisa ekspor tetap diteruskan kepada perusahaan pengelola kegiatan usaha terkait.

Artinya:

• negara memperkuat pengawasan,
• tetapi aktivitas bisnis dan kepemilikan usaha tetap berada di tangan perusahaan.

Mengapa Pemerintah Mengambil Langkah Ini?

Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat tata kelola ekspor nasional.

Pemerintah ingin menutup berbagai potensi kebocoran ekonomi yang selama ini dinilai merugikan negara, seperti:

• under-invoicing
• transfer pricing
• dan pelarian devisa hasil ekspor (DHE)

Under-invoicing misalnya,
terjadi ketika nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Akibatnya:

• penerimaan negara berkurang
• devisa tidak masuk optimal
• dan transparansi perdagangan melemah

Melalui sistem satu pintu,
pemerintah berharap arus ekspor menjadi:

• lebih transparan
• lebih terukur
• dan lebih akuntabel

Indonesia Sedang Membangun Sistem Ekonomi yang Lebih Kuat

Kebijakan ini sebenarnya menunjukkan arah penting:
Indonesia ingin membangun sistem ekonomi nasional yang lebih tertata dan modern.

Dalam ekonomi global modern, negara-negara besar juga melakukan pengawasan ketat terhadap komoditas strategis mereka.

China mengontrol mineral penting.
Negara Timur Tengah mengatur ekspor energi.
Amerika mengawasi teknologi strategis.

Karena itu, langkah Indonesia memperkuat tata kelola ekspor bukanlah sesuatu yang aneh dalam ekonomi global.

Justru ini dapat menjadi sinyal bahwa Indonesia semakin serius:

• menjaga sumber daya nasional
• memperkuat devisa
• meningkatkan transparansi perdagangan
• dan membangun fondasi ekonomi jangka panjang

Potensi Besar untuk Stabilitas Ekonomi Nasional

Pemerintah memperkirakan potensi kebocoran ekonomi dari berbagai praktik manipulasi perdagangan selama ini dapat mencapai:
US$ 150 miliar per tahun.

Jika pengawasan berjalan efektif,
Indonesia berpotensi memperoleh:

• cadangan devisa lebih kuat
• penerimaan negara lebih optimal
• stabilitas rupiah lebih baik
• serta kemampuan pembiayaan pembangunan yang lebih besar

Bagi investor jangka panjang,
stabilitas seperti ini justru menjadi faktor penting.

Karena investor besar pada dasarnya menyukai:

• kepastian sistem
• tata kelola yang jelas
• pengawasan yang kuat
• dan ekonomi yang stabil

Hilirisasi dan Industrialisasi Akan Semakin Kuat

Kebijakan ini juga sejalan dengan arah besar ekonomi Indonesia:
hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Indonesia tidak ingin terus menerus hanya menjadi eksportir bahan mentah.

Pemerintah ingin:

• nilai tambah diciptakan di dalam negeri
• industri tumbuh
• lapangan kerja meningkat
• dan transfer teknologi terjadi di Indonesia

Karena itu penguatan tata kelola ekspor dipandang sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi nasional.

Tantangan Utamanya: Efisiensi dan Transparansi

Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada:

• efisiensi sistem
• transparansi pelaksanaan
• digitalisasi pengawasan
• dan profesionalisme BUMN yang ditunjuk

Jika dijalankan secara modern dan profesional,
Indonesia justru bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa:

negara berkembang juga mampu membangun sistem perdagangan strategis yang kuat dan terpercaya.

Kesimpulan

Kebijakan ekspor satu pintu lewat BUMN di era Prabowo Subianto menunjukkan arah baru ekonomi Indonesia:
lebih terkontrol,
lebih transparan,
dan lebih berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang.

Tujuannya bukan sekadar mengatur ekspor,
tetapi:

• memperkuat devisa negara
• menekan kebocoran ekonomi
• meningkatkan transparansi perdagangan
• serta membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih kuat

Jika dijalankan secara profesional dan efisien,

kebijakan ini justru bisa menjadi sinyal positif bahwa Indonesia semakin serius membangun ekonomi modern yang stabil, terpercaya, dan berdaulat.

Prabowo Perkuat Tata Kelola Ekspor Nasional Lewat BUMN